Awal pekan ini, para pejabat militer Amerika Serikat menawarkan solusi dalam masalah pembagian air kepada penduduk sipil di Pelabuhan Irak Um Qasr, yaitu dengan menyediakan secara bebas kepada penduduk setempat melalui truk-truk tangki, yang kemudian diijinkan menjual cairan berharga tersebut dengan harga yang "layak". Ini memberikan inisiatif pada mereka untuk bekerja dengan cepat", kata seorang komandan angkatan Darat kepada reporter New York Daily News.

Perpindahan hak milik publik ke tangan-tangan swasta ini boleh jadi merupakan awal dari privatisasi yang terjadi secara besar-besaran di Irak setelah perang usai. Sejumlah pemikir konservatif dan para analis lainnya sejak lama memberikan argumentasi bahwa ekonomi paska Saddam Hussein harus ditata sesuai dengan prinsip-prinsip Milton Friedman.

Minggu yang lalu saja, Robert Mc Forlance, penasehat keamanan nasional selama pemerintahan Reagan dan Michael Bleyzer, kepala eksekutif perusahaan Equity Fund, menerbitkan sebuah features pada harian The Wall Street Journal dengan headline "Alihkan Irak ke Swasta". Dua orang itu berpendapat bahwa "Amerika Serikat dan Sekutu-sekutunya disarankan agar menyiapkan sebuah tim yang terdiri atas pemimpin-pemimpin bisnis sektor swasta sebagai "Panitia Pengarah" (Steering Committee) untuk mengawasi dan memantau penataan kembali ekonomi Irak.

Seruan yang tegas untuk privatisasi, tidak hanya investasi swasta, diterbitkan pada musim gugur yang lalu pada sebuah konferensi yang diadakan oleh yayasan Heritage yang berhaluan kanan. Dalam sebuah makalah yang disajikan pada konferensi itu (dan direvisi bulan lalu) Ariel Coker dan Gerald O'Driscoll menulis: "untuk merehabilitasi dan memodernisasi ekonominya, pemerintahan paska Saddam perlu digerakkan secara serempak melalui serangkaian kebijakan ekonomi, dengan memanfaatkan pengalaman privatisasi dan pembaharuan struktural di negara-negara lain". Para penulis itu terus menegaskan apa yang mereka namakan Pelajaran No I adalah "Privatisasi".

Kembali pada bulan September, Dokumen Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington dalam jaringan internet memberikan sebuah laporan lengkap tentang diskusi yang diadakan pada pertemuan Heritage, dengan mengutip Cohen saat mengatakan bahwa daftar rekomendasi-rekomendasinya adalah "lingkungan hukum yang kondusif bagi privatisasi dan mengakui hak milik yang pada saat ini hilang di Irak".

Berkaitan dengan masalah-masalah Irak lainnya, seruan-seruan Amerika Serikat untuk privatisasi telah bergema di Inggris. Bulan lalu Institut Adam Smith yang gandrung pasar bebas menerbitkan sebuah makalah yang berjudul "Toward an Economic and Governance Agenda for a New Irak" (Menuju Agenda Ekonomi dan Pengaturan Negara untuk Irak yang Baru). Satu dokumen bagian itu dimulai dengan deklarasi: "Privatisasi merupakan prasyarat (sine qua non) bagi berhasilnya pembaharuan di Irak". Para penulis itu berkata, "di Irak banyak hal perlu diprivatisasi, karena porsi ekonomi yang dimiliki oleh negara masih sangat besar" Sedangkan sektor yang siap diprivatisasi adalah pertambangan, kimia dan konstruksi.

Keuntungan Bisnis Berkurang?

Sejak perang dimulai, Pemerintahan Bush menghindari pembicaraan tentang keuntungan bisnis yang tercipta di Irak bagi Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan asing lainnya. Walau demikian, Amerika telah mengambil langkah dengan memberikan kontrak untuk mengoperasikan pelabuhan di Um Qasr kepada perusahaan swasta, Stevedoring Services of America. Kontrak lain, bantuan teknis untuk usaha konstruksi, telah diberikan kepada International Resources Group, yang akan bekerjasama dengan subkontraktor Inggris Crown Agents, yang merupakan hasil dari privatisasi sebuah agen bantuan pembangunan Inggris.

Agen Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID), yang sedang mengkoordinasi rencana rekontruksi Irak, memberikan sekitar setengah lusin kontrak eksklusifnya pada perusahaan rancang bangun yang berbasis di Amerika Serikat. Menurut berbagai laporan pers, pesaing utama bagi kontrak itu adalah Bechtel Corp dan Parsons Corp. perusahaan-perusahaan yang belakangan katanya telah menerima unit Halliburton Co's, Kellogg Brown Root sebagai subkontraktor setelah Halliburton tersingkir sebagai penawar pertama, yang rupanya karena adanya kontroversi yang mengiringi ikatan-ikatan perusahaan dengan Wakil Presiden Cheney.

Apa yang penting dari Bechtel dan Parsons adalah bahwa kedua perusahaan itu selain merupakan unit-unit konstruksi utama, juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan privatisasi di Amerika Serikat dan di negara lain. Bechtel merupakan pemain utama dalam privatisasi sistem pengadaan air, yang rankingnya menempati nomor empat di belakang tiga besar: Suez, Vivendi Universal dan Rwe/Thames Water--dalam bisnis kontroversial itu. Sebuah cabang Bechtel di Bolivia terpaksa meninggalkan operasinya di Cochabamba segera setelah terjadi pemberontakan rakyat karena kenaikan harga air secara massif. Bechtel sekarang menggugat pemerintah Bolivia dengan menuntut ganti rugi sebesar 25 juta dollar melalui pengadilan Bank Dunia yang dirahasiakan.

Parsons melakukan studi-studi kelayakan untuk privatisasi dan kadang-kadang menerima proyek-proyeknya sendiri. Contoh buruk dari perusahaan ini adalah peranannya dalam melakukan privatisasi sistem oto-inspeksi di New Jersey. Proyek yang bernilai lebih dari 500 juta dolar ditandai dengan tudingan tidak efisien dan biaya yang membengkak. Parsons merupakan satu-satunya panawar kotrak, yang diberikan oleh pemerintahan gubernur Christie Whitman pada akhir tahun 1990-an, yang sekarang menjabat sebagai kepala EPA (Agen Perlindungan Lingkungan) Amerika Serikat.

Jelas bahwa banyak peluang bisnis bisa diraih di Irak. Menurut laporan, pemerintahan Bush telah menyelenggarakan rapat untuk sekitar 10 gugus tugas dalam merencanakan bermacam-macam transformasi dari pertanian sampai perbankan. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diharapkan memperoleh kontrak-kontrak guna menata kembali dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas seperti lapangan udara, sekolah dan rumah sakit.

Hadiah Besar Itu Berupa Minyak

Hadiah besar itu, tentu saja berupa minyak. Tak perlu disangsikan lagi bahwa perusahaan-perusahaan asing akan dipanggil untuk mengoperasikan sistem perminyakan Irak setelah perang; pertanyaannya adalah apakah mereka akan tetap berada di sana dalam waktu yang tidak terbatas dan bahkan mungkin mempunyai saham kepemilikan. Beberapa orang tampaknya berpikir bahwa sebaiknya memang demikian. Pada bulan Desember para penulis laporan Yayasan Heritage menerbitkan sebuah artikel on line tentang Tinjauan Nasional yang beraliran konservatif dengan judul besar Swastakan Minyak Irak. Pada bulan Februari The Los Angeles Times melaporkan bahwa tim penasehat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang terdiri dari kaum profesional di bidang perminyakan yang berada di Irak merekomendasikan privatisasi sumber daya minyak negara, tetapi hanya setelah pemerintahan militer Amerika digantikan oleh pemerintahan berdaulat yang baru.

Pemerintahan Bush cenderung berbasa-basi tentang penggunaan pendapatan minyak untuk kepentingan rakyat Irak, tetapi yang penting, orang yang dipilih untuk memproduksi minyak Irak pasca perang adalah mantan kepala eksekutif (CEO) Perusahaan Minyak Shell, Philip Carrol yang juga berkerja sebagai kepala eksekutif untuk Flour Corp, salah satu perusahaan Rancang Bangun raksasa yang telah diundang untuk mengajukan penawaran pada kontrak rekonstruksi utama.

Konflik-konflik kepentingan Philip Carrol yang mungkin muncul bukan masalah besar bagi pemerintahan Bush dalam rencananya melakukan eksploitasi minyak pasca perang. The Washington Post melaporkan bahwa para pejabat PBB dan Inggris berbicara bahwa Amerika Serikat tidak memiliki otoritas hukum untuk mengambil alih operasi-operasi minyak di Irak tanpa mandat dari Dewan Keamanan, sekalipun hanya sementara. Karena operasi-operasi minyak saat ini berada di bawah pengawasan program PBB yaitu minyak untuk pangan.

Pada bulan Januari Platt's Oilgram News melaporkan bahwa Nota Hukum Depertemen Luar Negeri 1997, yang ditulis setelah Israel menguasai ladang minyak di gurun Sinai yang dibangun oleh Mesir, menyimpulkan bahwa hukum internasional tidak mendukung hak kepada penguasa yang sedang bercokol untuk memberikan konsesi pengembangan minyak. Oleh Karena itu tidak mengejutkan kalau Departemen Luar Negeri saat ini sedang mencari opini hukum yang baru.

Pemenang memperoleh rampasan, demikian kata Departemen Luar Negeri. Dalam kasus perang Irak, rampasan perang akan jatuh ke tangan sekutu-sekutu bisnis pemenang perang karena mereka dianggap membawa pembebasan yang memiliki legalitas jelas bagi rakyat Irak.

Philip Mattera adalah Direktur Coorporate Research Project Good Jobs Fisrst 1311 L Street NW washington Dc, Dc 2005.
pmattera@ctj.org, www.corp_research.org