|
(Artikel ini dikutip dari laporan yang diterbitkan baru-baru ini “Hukum
Multilateral : Filipinan dalam WTO, 1995 – 2003, diterbitkan oleh
Koalisi Focus on The Global South and Stop The New Round !, Filipina,
laporannya yang lengkap dapat diambil sebagai arsip PDF di http://focusweb.org).
Bagi bangsa Filipina, Perjanjian di Bidang Pertanian ( AOA ) merupakan
perjanjian yang paling penting dalam tubuh WTO. Alasannya adalah bahwa
sektor pertanian negeri itu terus mempekerjakan hampir separuh tenaga
kerja dan menyumbangkan lebih dari 20 persen GDP. Tetapi seperti yang
dinyatakan oleh surat kabar, ketika “semua kegiatan ekonomi yang
berkaitan dengan pemrosesan produk pertanian (agro–processing) dan
pemasokan hasil-hasil non pertanian disatukan, sektor pertanian menyumbangkan
kira-kira dua pertiga tenaga kerja dan 40 persen GDP” .(1)
Jadi pertanian memainkan “peran yang strategis dalam keseluruhan
pembangunan ekonomi negara melalui efek-efek hubungan pertumbuhan ekonominya
sebagai sumber pangan dan pengadaan bahan mentah bagi kebutuhan ekonomi,
dan sebagai sumber permintaan bagi pemasukan non-pertanian dan barang-barang
konsumsi dan jasa-jasa”.(2)
Selama perdebatan nasional tentang ratifikasi WTO, pemerintah mendasarkan
sikapnya yang pro-WTO dengan alasan bahwa perdagangan bebas akan meningkatkan
efisiensi pertanian Filipina. Ini bukanlah kasus liberalisasi pertanian
yang dipaksakan pada para teknokrat yang enggan seperti yang terjadi di
negara-negara berkembang lainnya. Para teknokrat neoliberal yang mulai
mendominasi agen-agen ekonomi negara selama Pemerintahan Aquino adan Ramos
ingin meliberalkan pertanian. Tentu saja, dua pemerintahan itu meneruskan
program liberalisasi yang komprehensif (Excecutive Order 470) yang merangkul
industri dan pertanian.
Tetapi liberalisasi pertanian mewariskan perlawanan dari pertanian besar,
sedang dan kecil. Tentu saja, Magna Carta Bagi Petani Kecil yang disyahkan
pada tahun 1991, dilihat sebagai usaha yang jauh jangkauannya untuk memperkuat
proteksi dengan menyediakan barang-barang yang tak boleh diimpor yang
dianggap produksi lokal dalam jumlah yang memadahi. Dalam konteks ini,
menyerahkan sektor pertanian negeri pada disiplin Perjanjian Pertanian
WTO dilihat sebagai instrumen kunci untuk menghancurkan proteksionisme
pertanian.
Lagipula memasuki dunia Perjanjian di Bidang Pertanian akan menjadikan
pertanian Filipina lebih produktif dengan meningkatkan pengolahan komoditas
pertanian yang tinggi nilai tambahnya (HVA atau high-value agricultural
commodities) seperti brokoli dan bunga potongan. Dengan HVA sebagai “pemenang
ekspor” yang akan meningkatkan saham Filipina di pasar dunia, (3)
para teknokrat pertanian melihat liberalisasi perdagangan yang hadir bersama
keanggotaannya kedalam WTO sedang menuju pada penghapusan secara perlahan-lahan
produksi gandum dan padi yang besar jumlahnya yang melibatkan sebagian
besar tenaga kerja di wilayah pedesaan. Rencana Pembangunan Pertanian
Berjangka Menengah dalam Pemerintahan Fidel Ramos – yang dipersiapkan
untuk masuk ke dalam WTO – berencana membatasi produksi jagung dan
beras sampai 1,9 juta hektar dan menggunakan kira-kira 3,1 juta hektar
yang saat ini ditanami padi dan jagung guna meningkatkan peternakan dan
tanam-tanaman yang bernilai komersial. (4)
Untuk memperoleh dukungan rakyat dalam meratifikasi GATT, pemerintah memproyeksikan
bahwa rejim perjanjian di bidang Pertanian diantaranya akan:
- Menciptakan 500.000,- pekerjaan di bidang pertanian yang baru setiap
tahun.
- Meningkatkan pendapatan dari ekspor bidang pertanian setiap tahun sebanyak
3.4 milyar paso, sehingga bisa memperbaiki neraca perdagangan dalam produk
pertanian.
- Meningkatkan nilai lebih di bidang pertanian sebesar 60 miliar peso
setiap tahun ( 5 ).
Untuk mengurangi rasa sakit pada masa transisi, konggres menyediakan
128 miliar peso Filipina, yang akan dikeluarkan kira-kira 32 miliar peso
setiap tahunnya, guna memperbaiki infrastruktur di bidang pertanian dan
menciptakan “jaringan pengaman” (safety nets). Dengan meratifikasi
GATT, pemerintah ingin menjadikan perundang-undangan Filipina selaras
dengan WTO. Magna Carta bagi petani kecil dicabut. Perundang-undangan
yang lebih komprehensif, Undang-undang Republik 9178, dibuat untuk menghapuskan
kuota dan mengubahnya menjadi kuota tarif (TRQ atau Tariff Rate Quotas).
Sistem TRQ mencakup 15 macam tarif bagi impor produk pertanian yang “sensitif”,
yang meliputi binatang yang hidup, daging segar dan pedas, daging sapi,
daging unggas, daging kambing, kentang, kopi, jagung dan gula. Terhadap
komoditas ini, Filipina diminta untuk memberikan “akses minimum”
dengan tarif yang rendah sampai jumlah yang sepadan dengan tiga persen
konsumsi dalam negeri pada tahun pertama pelaksanaan WTO hingga lima persen
pada tahun kesepuluh. Selain kuota, barang-barang impor akan dikenai biaya
pajak yang jauh lebih tinggi. Untuk jagung, misalnya dengan menggunakan
periode yang disepakati tahun 1986-88 sebagai dasar untuk menghitung konsumsi
dalam negeri, volume akses minimum (MAV) yang mengijinkan masuknya barang
impor dengan tarif rendah sebesar 35 persen berjumlah 65.000 metrik ton
pada tahun 1995, meningkat sampai 227.000 metrik ton pada tahun 2004.
(6) selain MAV, besarnya tarif naik sebesar 65 persen.
Dalam lampiran 5 Perjanjian di Bidang Pertanian, negara-negara diijinkan
untuk menahan kuota untuk “produk pertanian yang merupakan bahan
baku utama dalam makanan tradisional”. (7) Dalam kasus Filipina
adalah beras. Mesikipun begitu negara diminta meningkatkan kuota dari
satu persen konsumsi dalam negeri pad tahun pertama hingga empat persen
pada tahun kesepuluh, atau dari 30.000 metrik ton pada tahun 1995 menjadi
227.000 metrik ton pada tahun 2004 (8).
Sebagaimana dalam kasus perjanjian-perjanjian lainnya termasuk WTO, Amerika
Serikat bertindak sebagai penegak badan yang berpusat di Jeneva tersebut
di wilayah lokal, dengan mengawasi secara tajam badan legislatif Pemerintah
Filipina dan proses pelaksanaannya. Proses ini biasanya sangat mengganggu
dan berjalan di luar jangkauan kesepakatan Perjanjian di Bidang Pertanian
(AOA). Misalnya, Amerika Serikat campur tangan dalam mengeluarkan ijin
bagi para importir daging babi dan ayam, dengan menuduh pemerintah Filipina
telah mengalokasikan “sebagian besar lisensi impor bagi para produsen
dalam negeri yang tidak berminat melakukan impor”. (9) Ketika Filipina
menolak keras, Amerika Serikat mengancam akan mencabut tarif istimewa
yang diberikan kepada Filipina yang tercakup dalam general System of Preferences
(GSP). Filipina mengalah, dan setelah nota kesepakatan (MOU) yang memperinci
kelonggaran-kelonggarannya dikeluarkan pada tahun 1998, menurut laporan
perdagangan Amerika Serikat (USTR), “peninjauan ulang terhadap kelayakan
Filipina untuk menerima akses istimewa dibawah GSP ( General System Preferences)
…. telah berakhir”.(10)
Pada akhir dekade, bukan hanya gagal memperoleh keuntungan yang menjanjikan
setelah menjadi anggota Perjanjian di Bidang Pertanian (AOA), malahan
Filipina mengalami sekarat karena krisis. Jauh dari peningkatan sebanyak
500.000 tenaga kerja per tahun, tenaga kerja bidang pertanian sebetulnya
merosot dari 11.29 juta orang pada tahun 1994 menjadi 10.85 juta orang
pada tahun 2001. (12) Ekspor di bidang pertanian seperti produk kelapa
diperkirakan meningkat setelah menjadi anggota WTO, tetapi nilai ekspor
yang tercatat tidak bergerak secara signifikan, yang meningkat dari 1,9
miliar dolar Amerika pada tahun 1993 menjadi 2,3 miliar dolar Amerika
pada tahun 1997, kemudian menurun menjadi 1,9 miliar dolar lagi pada tahun
2000. Di pihak lain, impor besar-besaran, yang sangat ditakuti oleh para
pengeritik GATT, menjadi kenyataan dengan nilai impor yang hampir dua
kali lipat dari 1,6 miliar dollar Amerika pada tahun 1993 menjadi 3,1
miliar dolar Amerika pada tahun 1997 dan tercatat 2,7 miliar dolar Amerika
pada tahun 2000. Status Filipinan sebagai negara yang mengimpor keseluruhan
kebutuhan bahan pangannya tak tergoyahkan, dengan neraca perdagangan produk
pertanian yang bergerak dari surplus 292 juta dolar Amerika pada tahun
1993, menjadi defisit sebanyak 764 juta dolar Amerika pada tahun 1997
dan 794 juta dolar Amerika pada tahun 2002 (13). Sektor-sektor kunci pertanian
Filipina berada dalam keadaan yang cukup jelek pada akhir dasa warsa.
KRISIS PRODUKSI BERAS
Produksi beras di Filipina megalami krisis karena sejumlah faktor, termasuk
gagalnya program-program untuk memperoleh dukungan pemerintah yang efektif,
tetapi kebijakan pemerintah untuk memecahkan “krisis pengadaan pangan”
dalam jangka pendek dengan melakukan impor secara besar-besaran lebih
lanjut akan mengancam produksi beras yang meningkat. Pengecualian beras
menurut Lampiran 5 Filipina membatasi impor beras yang jumlahnya hanya
satu persen untuk konsumsi dalam negeri pada tahun 1995, kemudian meningkat
empat persen pada tahun 2005. Sebenarnya pemerintah dengan menyebut kebutuhan,
mengimpor beras yang banyaknya melebihi kuota, dengan lonjakan impor dari
263.000 metrik ton pada tahun 1995 menjadi 2,1 juta metrik ton pada tahun
1998, 836, 999 metrik ton pada tahun 1999, dan 639.000 metrik ton pada
tahun 2000(14).
Jumlah yang sangat besar itu menyebabkan harga beras sangat rendah di
dalam negeri, sehingga menjadikan petani tidak tertarik untuk meningkatkan
produksinya. Rata-rata hanya beras dari tahun 1997-2001 tumbuh, “sangat
kecil, yaitu 0,89 pertahunnya”. (15) Tidaklah mengherankan, total
produksi meningkat secara marjinal pada akhir tahun 1990-an dan sampai
pada rata-rata 1,9 persen pertahun selama satu dekade – jauh di
bawah angka yang tercatat di dua tempat kunci penyetokan beras Filipina:
3.0 persen per tahun dalam kasus Thailand dan 4,5 persen dalam kasus Vietnam.
(16) Dengan lain kata, impor kuota beras yang jumlahnya sangat besar seperti
di atas, telah menyebabkan berlangsungnya erosi sektor beras, yang pada
gilirannya menjadikan impor beras semakin permanen di negara yang ekonominya
masih agraris.
Para tekhnokrat neo liberal, Bank Pembangunan Asia, dan WTO mengambil
manfaat dari situasi ini untuk menekan penghapusan kuota beras, yang masih
dimanfaatkan oleh Filipina sampai tahun 2005 menurut Lampiran 5 Perjanjian
di Bidang Pertanian (AOA). Pada tarif sebesar 100 persen, yang sedang
dipertimbangkan oleh Undang-undang 3339 ( House Bill 3339 ) – yang
dinamakan “Undang-undang Jaring Pengaman Beras” ( Rice Safety
Nets Act”) – harga beras impor akan sama dengan harga beras
produksi lokal. Tetapi harga itu akan memberikan sedikit proteksi bagi
para produsen beras lokal karena, sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah
studi, angka itu tidak akan “cukup untuk menghapuskan potensi keuntungan
dan kenyamanan produk yang berasal dari satu sumber di luar negeri daripada
mengeluarkan biaya tambahan untuk membangun dan memperkuat persediaan
(stock) dari para petani dan pemasok lokal”.(17) Deengan kata lain,
banyak biaya dan ketidakpastian akan dihapuskan dengan mempercayakan pada
satu atau beberapa pemasok asing ketimbang pada pemasok lokal yang banyak
jumlahnya. Dengan tarif sebesar 50 persen, yang sedang dipertimbangkan
oleh beberapa pihak di Departemen Pertanian, besarnya tarif itu akan memungkinkan
beras impor berada pada harga-harga yang relatif pada tahun 2002, dengan
harga 11 – 12 peso per kilo, yang akan lebih rendah daripada 14
peso per kilo, yang merupakan harga terendah bagi beras dalam negeri.
(18)
Tetapi pertimbangan-pertimbangan untuk mengharuskan kuota beras dan bergerak
menuju tarif dilakukan menurut keinginan Perjanjian di Bidang Pertanian
(AOA) pada saat ini diberi nama “Naskah Harbison” yang kontraversial
(yang diberi nama belakang penulisnya, ketua negosiasi pertanian WTO,
Stuart Harbinson) yang berfungsi sebagai naskah perundingan bagi liberalisasi
pertanian lebih lanjut dalam Perjanjian di Bidang Pertanian (AOA) mengusulkan
pemotongan tarif di negara-negara berkembang yang di atas 120 persen menjadi
40 persen dan antar 20 persen dan 120 persen menjadi 33 persen. Tarifisasi
beras dalam hubungannya dengan pemakaian proposal Harbinson dalam WTO
pasti akan mengakibatkan krisis yang bahkan lebih gawat pada sektor beras
negara ( lihat pernyataan wakil Filipina ke WTO di atas )
Dengan menaruh sedikit rasa simpati karena nasibnya yang buruk akibat
teknokrosi neo-liberal dan karena tekanan yang luar biasa dari berbagai
pihak untuk melakukan liberalisasi, nasib dua juta pertani yang terlibat
dalam produksi beras – kira-kira 20 persen dari tenaga kerja pertanian
– sangat tidak menentu.
JARINGAN DALAM KONDISI TERMINAL?
Nasib sektor jagung sama suramnya. Wilayah produksi jagung yang utama
di Filipina adalah Mindanau, dan biaya angkutan jagung dari Mindanau ke
Manila lebih kecil daripada biaya masuknya jagung asing sebesar dua peso
per kilo.(19) Seperti dalam kasus beras, sektor yang yang sudah lama diabaikan
oleh pemerintah telah terbuka bagi kompetensi internasional karena dalam
negeri tidak siap memenuhinya. Tetapi tidak seperti beras, impor jagung
tidak tunduk pada pembatasan quato. Volume akses minimum ( MAV) yang dimulai
dari tiga persen kebutuhan konsumsi dalam negeri pada tahun 1995 sampai
lima persen pada tahun 2004 akan dikenai pajak dengan tarif yang rendah
sebanyak 35 persen. Disamping itu, Perjanjian Pertanian Dunia (AOA) masih
mengijinkan masuknya jagung dengan tanpa pembatasan jumlah, walaupun besarnya
tarif akan meningkat sampai 100 persen.
Seberapa besar potensi yang diberikan oleh rencana-rencana ini terbuka
untuk dipertanyakan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Oxtam di Inggris
pada tahun 1996 megklaim bahwa impor dari Amerika Serikat, eksportir jagung
terbesar di dunia, dapat dipenuhi dengan harga 20 persen dibawah harga
dosmestik saat ini pada akhir tahun 1990-an. Berpegang pada catatan, bahwa
pada “tahun 2004, jarak harga barangkali telah melebar sampai 39
persen, ketika tarif diturunkan sesuai dengan perjanjian Putaran Uruguay”.(20)
Dari negara yang praktis tidak pernah mengimpor pada tahun 1993 dan 1994,
jagung yang masuk ke Filipina melonjak sampai 208.000 metrik ton pada
tahun 1995, menjadi 558.000 pad atahun 1996, 462, 120 metrik ton pad atahun
1998 dan 446, 430 metrik ton pada tahun 2000. Pemerintah tampak sangat
liberal dalam mengelola Volume Akses Minimum (VAM) untuk jagung. Menurut
sebuah laporan, forsi significan volume jagung yang masuk seperti di atas,
dengan Volume Akses Minimum (VAM) sebesar 135.000 metrik ton pada tahun
1996 agaknya masuk dengan tarif sebesar 35 persen, bukan 100 persen, terima
kasih pada Aturan Administrasi (yang mengijinkan adanya ekspansi batas
Volume Akses Minimum (VAM) selama “kekurangan jagung”. (21)
ini berasal dari kekuatan aliansi yang sedang tumbuh antara eksportir
jagung dari luar negeri dan pemakai bahan dasar jagung lokal, seperti
penggiling makanan dan para peternak, yang sangat berminat terhadap impor
jagung dengan harga yang lebih rendah.
Diantara faktor yang menekan harga jagung adalah jagung murah dari Amerika
Serikat yang masuk menurut program PL 480 Amerika Serikat, yang mencari
pasaran di luar negeri bagi jagung Amerika Serikat, dengan memberikan
kredit ekspor yang bunganya rendah dalam jangka panjang kepada pemerintah-pemerintah
di luar negeri untuk mengimpor komoditi pertanian Amerika yang meliputi
jagung, beras dan kedelai. PL 480 merupakan salah satu dari beberapa alat
“dumping” yang syah menurut Perjanjian Pertanian Dunia (AOA).
Rata-rata komoditas pertanian Amerika Serikat seharga 20 juta dolar telah
masuk melalui program itu sejak tahun 1997, dengan angka yang meningkat
sampai 40 juta dolar pada tahun 2001. (22) Pada tahun 2002 jagung seharga
2 juta dolar dimasukkan melalui program itu, (23) yang menyebabkan petani
lokal memprotes karena impor jagung kuning melalui program PL 480 berbahaya,
selain itu juga menekan harga-harga jagung lokal, apabila diimpor selama
musim panen. (24)
Tidaklah mengherankan, Mindanao sedang diporak-porandakan oleh penguasa
dagang produk pertanian baru yang berbias impor. Liberalisasi perdagangan
yang terbatas pad atahun 1980-an telah menjerumuskan produksi jagung kedalam
krisis sebelum berlakunya Perjanjian Pertanian Dunia (AOA). Seprti yang
dicatat oleh Kevin Watkins dari Oxtam setelah melakukan perjalanan lapangan
ke Mindanao, “Meningkatnya impor jagung telah berkait dengan penurunan
produksi jagung yang banyak sekali, di dalam negeri dan di ladang penanaman.
Di Cotabato Selatan, dimana sebagian besar jagung Mindanao diproduksi,
mengalami penurunan produksi sebanyak 15 persen pada tahun yang lalu”.
(25)
Tren itu terlihat semakin cepat setelah negara terikat dengan Perjanjian
Pertanian Dunia (AOA). Setelah melakukan perjalanan ke Bukidnon pada tahun
1996, Charmaine Ramos, seorang pengamat dari harian Mode melaporkan :
“saya melihat bahwa provinsi bagian selatan sedang berubah terus-menerus
dari jagung menuju gula”. (26) Beberapa tahun kemudian, Focus on
The Global South, seorang analis Aileen Kwa mengklaim, bahwa para petani
jagung di “Mandanao ….telah disapu. Bukanlah pemandangan yang
luar biasa menyaksikan para petani di sana membiarkan jagungnya membusuk
di ladang ketika harga jagung lokal jatuh ke level dimana tidak dapat
bersaing”.(27) Observasi ini didukung oleh data makro. Sementara
produksi tetap mandek (stagnant), tanah yang diperuntukkan bagi tanaman
jagung di seluruh negeri menyusut sangat tajam dari 3.149.300 hektar pad
atahun 1993 menjadi 2.510.300 hektar pad atahun 2000. ( 28 )
Para petani beras dan jagung tradisional, yang diakui oleh pemerintah
selama perdebatan untuk meratafikasi GATT-WTO, akan menjadi pecundang
selama menganut rejim AOA (Perjanjian Pertanian Dunia), dengan 45.000
petani jagung diantaranya yang akan tergusur setiap tahunnya. Ini akan
meliputi 350.000 produsen bidang pertanian yang diperkirakan akan tergeser
setiap tahun menurut perkiraan Departemen Pertanian. (29) Tetapi pertumbuhan
angkatan kerja di bidang produksi tanaman pilihan untuk ekspor dan tinggi
nilai tambahnya yang diperkirakan akan porak poranda menjelma kedalam
pendapatan “bersih” bagi 500.000 angkatan berja baru setahun.
Tetapi perkiraan ini sangat dipertanyakan menurut sekretaris bidang pertanian
pada waktu perdebatan untuk meratifikasi WTO, 45.000 petani jagung yang
bakal tergusur itu akan terserap oleh industri makanan ternak yang sedang
tumbuh, yang akan melayani industri ternak yang sedang berkembang karena
dirangsang oleh rejim WTO.”(30). Tetapi peternakan berubah menjadi
industri yang sangat mengecewakan dalam beberapa tahun mendatang, yang
disebabkan oleh rejim impor daging sapi dan “carabeef” yang
sangat liberal yang dijalankan untuk mematuhi perjanjian bidang pertanian
(AOA) sendiri. Produksi bidang peternakan beranjak sedikit saja, yang
tercatat 213.000 metrik ton pada tahun 1995 dan 261.000 metrik ton pada
tahun 2001.”(31)
Realita yang menekan para petani jagung ditegaskan oleh Charmaine Ramos
”hanya para petani yang memiliki tanah yang relatif lebih luas yang
bisa berpindah dengan mudah“. Petani kecil terpaksa menyewakan tanah
mereka hanya karena mereka tidak mempunyai sarana untuk membiayai persyaratan
modal untuk bergeser ke produksi tanam-tanaman yang tinggi nilainya”
(32)
Penjelasan terhadap kecenderungan ini diberikan oleh Keviin Watkins “Alasan
yang mengatakan bahwa para produsen bahan baku pangan yang tergusur hanya
akan berpindah ke produksi tanam-tanaman komersial itu agak tidak masuk
akal. Biaya yang tinggi untuk memasuki pasar pangan komersial dan pentingnya
infrastruktur, yang tidak ada diwilayah-wilayah yang lebih marjinal tempat
para petani itu akan tegusur, berarti sebagian besar keuntungan dari pertanian
komersial akan mengalir ke produsen yang lebih makmur.” (33).
“Sekenario yang lebih realistis” dari para produsen jagung
yang menganut Perjanjian Pertanian Dunia (rejim AOA) adalah kemiskinan
yang lebih intensif, tergusur dari sektor pertanian, dan bermigrasi ke
pusat perkotaan.” (34). Tentu saja selama dengar pendapat (hearing)
tentang WTO yang diselenggarakan oleh panitia khusus DPR Filiphina tentang
globalisasi, sektor yang mau diakui oleh Departemen Pertanian akan menderita
setelah bergabung dengan AOA adalah jagung. (35).
SERANGAN TERHADAP INDUSTRI SAYUR-MAYUR, UNGGAS DAN DAGING.
Dampak negatif liberalisasi perdagangan di bawah rejim WTO melebar ke
sektor tanam-tanaman tradisional seperti, padi, jagung, gula hingga mencakup
produk – produk yang tinggi nilai tambahnya seperti daging sapi,
unggas dan sayur mayur.
Impor ayam potongan secara besar-besaran, terutama dari Amerika Serikat,
hampir saja membunuh industri dalam negeri setelah tekanan dari Washington
mengakibatkan dikeluarkannya lisensi impor yang liberal, dengan impor
ayam potongan yang mengikat sebesar 101% pada tahun 1998 dan 202% pada
tahun 1999. Harga impor ayam pada awal tahun 2000 mencapai 25,83 peso
per kilogram, yang besarnya 50% lebih murah dari pada rata-rata harga
sebesar 53,17 peso per kilogram harga ayam lokal.(36)
Liberalisasi impor daging sapi beku, yang oleh konsumen dilihat sebagai
pengganti ayam dan babi, telah menambah derita industri lokal. Impor daging
babi dan “cara beef ” yang murah, menurut laporan, telah meningkat
lima kali lipat antara tahun 1993-1998, sebuah tren yang akan melaju dengan
cepat ketika executive order menarik impor daging babi dari cakupan menurut
MAV. (37)
Impor yang murah dan juga faktor-faktor lain yang berasal dari krisis
keuangan Asia mengakibatkan ditutupnya dua gabungan peternakan unggas
yang besar di negeri itu, kira-kira 30 peternakan komersial, yang masing-masing
memproduksi 100.000 ekor sapi, dan lima koperasi ternak pada tahun 1997.
(38) Pada tahun 2003 para peternak unggas digabung oleh para produsen
babi sebagai ancaman untuk melakukan blokade makanan dengan menolak untuk
menjual produksi ternak dan unggas yang mereka punyai.” (39) Para
peternak babi mengklaim bahwa impor makanan yang lebih longgar karena
mengikuti rejim AOA (Perjanjian Pertanian Dunia) mengakibatkan turunya
harga daging babi antara 5-10 peso per tahun angka yang kemudian ditutup
pada harga 14-17 peso pada tahun 2002. Ini diartikan sebagai kemerosotan
harga sebesar 50% hingga dalam dalam waktu satu tahun. (40) Data yang
mendukung tuntutan-tuntutan para produsen lokal untuk melakukan impor
secara tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar menyebabkan terjadinya
liberalisasi perdagangan. Impor daging babi naik dari angka dibawah 1000
metrik ton pada tahun 1993 menjadi 7000 metrik ton pada tahun 1997 hingga
15.790 metrik ton pada tahun 2000 (41). Pada tahun 2002, diharapkan impor
akan mencapai 47 juta kilo, naik 43% dari tahun 2001 yang besarnya 33
juta kilo (42).
Produsen sayur-mayur diperkirakan berada diantara para peraih keuntungan
dari liberalisasi perdagangan yang diatur oleh (Perjanjian Pertanian Dunia
(AOA). Tentu sja AOA diharapkan menggeser para produsen dari mengolah
tanaman padi dan jagung kearah produksi tanam-tanaman yang tinggi nilai
tambahnya seperti brokoli, daun selada, wortel, dan bunga kol. Dalam kenyataannya
liberalisasi perdagangan memukul industri yang sedang tumbuh dengan kerasnya.
Dari mengimpor sayur-mayur yang jumlahnya hanya 10.000 kilogram pada tahun
1999, meningkat menjadi 1,1 juta kilogram pada tahun 2000 dan 2 juta kilogram
pada tahun 2002.(43) Digabung dengan sayur-mayur segar selundupan, pemasukan
yang dihasilkan oleh selada impor, misalnya, dijual hanya seharga 90 peso
per kilogram, dibandingkan dengan selada lokal, yang dijual eceran seharga
200 peso perkilogram. (44)
Diterapkannya tarif sebesar 7 persen terhadap sayur mayur impor sesuai
dengan perintah executive (exevutive order 470), yang jumlahnya jauh lebih
rendah dari pada tarif sebesar 40% yang disepakati Filiphina dengan WTO
mengakibatkan adanya berbagai impor barang secara besar-besaran. Tetapi
dengan angka sebesar 40% itu, produk barang impor masih dapat memperoleh
laba atas produksi lokal. Jikalau Mindanao yang merupakan lambung jagung
Filipina, terancam oleh impor jagung Amerika, lumbung selada negara bangkrut,
terancam oleh serbuan sayur-mayur asing. Menurut sebuah laporan “produsen
sayur mayur di Banquet mngalami kerugian 2 milyar peso akibat transaksi
yang gagal antara bulan Juli – Agustus 2002 karena adanya dumping
harga paling tidak satu juta kilogram sayur-sayuran dari Cina, Australia,
Selandia Baru, dan Belanda. Banjir sayuran impor yang berkilo-kilo banyaknya
(apakah selundupan atau tidak) di propinsi Bangket, Cordilleras, Pangasinan,
Luzon Utara dan Tengah, dan Metro Manila mendatangkan kerugian yang besar
sekali bagi petani kecil sayur mayur di Filipina “. (45)
Laporan itu terus mengingatkan bahwa petani akan merugi 6 milyar peso
dan “sepuluh ribu petani akan tergusur apabila sayur-sayuran asing
terus menerus masuk tanpa dibendung”. (46)
MENCEGAH MASUKNYA IKAN TUNA DAN PISANG DARI FILIPINA
Setelah menjadi anggota WTO, Filipina memasuki wilayah - wilayah dunia
yang paling buruk kemungkinannya: bahkan ketika membuka pasarnya bagi
produk pertanian asing, pasar-pasar kunci di luar negeri tetap tertutup
bagi ekspor Filipina. Amerika serikat misalnya dengan tidak tahu malu
mempertahankan standarnya yang ganda Tertib Administrasi (Administrative
order) No, 25 yang mengharuskan para importir daging untuk mendapatkan
sertifikasi keamanan tambahan, ditunda pada tahun 2002, setahun setelah
dikeluarkan, setelah Amerika Serikat mengancam untuk mengajukan gugatan
kepada WTO. (47) Sementara itu, Amerika Serikat sendiri mengeluarkan instruksi
baru yang mengharuskan sertifikasi lewat sebuah agen pemerintah Filipina
bahwa produk-produk tertentu seperti daging sapi dan babi memenuhi standar
pemerosesan tertentu.” (48)
Pembatasan – pembatasan terhadap akses pasar yang baru yang dibebankan
oleh negara super power dibidang produk pertanian yang melanggar peraturan
WTO sungguh amat mengganggu. Industri ikan tuna terancam musnah ketika
Amerika dan Uni Eropa membebankan tarif yang tinggi terhadap impor ikan
tuna. Sambil membebaskan biaya impor ikan tuna dari negara-negara Pegunungan
Andes, Amerika Serikat membebani tarif yang berkisar dari 6,5 sampai 30%
terhadap impor ikan tuna dari Filipina. Uni Eropa memberikan tarif pilihan
bagi negara-negara bekas koloninya yang dinamakan negara-negara ACP sementara
membebani pajak sebesar 24% terhadap ikan tuna Filipina. Pendapatan ekspor
dari ikan tuna kalengan merosot tajam dari 130 juta dolar pada tahun 1998
menjadi 64 juta dolar pada tahun 2001.” (49)
Dengan Amerika yang mengandalkan 38% ekspor ikan tuna dan Uni Eropa 5%,
langkah-langkah proteksionis yang kurang ajar ini menimbulkan ancaman
terhadap kelangsungan hidup insdustri ikan tuna di Filipina. Menurut perkiraan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan kemungkinan besar kerugian karena
perlakuan yang diskriminatif di pasar Amerika itu sendiri mencapai 50
juta dolar setahun. (50) Keputusan Uni Eropa untuk mengurangi tarif ekspor
ikan tuna kalengan Filipina disambut oleh pemerintah sebagai kemenangan.
Tetapi keputusan itu hampir tidak berarti apabila orang membaca hasil
cetakannya yang asli yang dimuat di koran yang dilaporkan oleh harian
Business World Filipina, “12% harga pajak berlaku bagi sejumlah
impor ikan tuna khusus yang dianamakan kuota bea masuk (tariff rate quota)
atau TRQ. TRQ ini akan dibagi bersama antara Indonesia, Filipina, Thailand.
Dari kuota itu, Filipina akan memperoleh 9.000 metrik ton, thailand akan
menanggung 13.000 metrik ton dan indonesia akan mendapatkan 2.750 metrik
ton“. (51) Bahkan Australia sekutu Filipina dalam apa yang dinamakan
kelompok Cairns, pengelompokan negara-negara maju dan berkembang yang
mengekspor produk pertanian memukul Filipina habis-habisan dengan menuntut
standar sanitasi dan fitosanitasi (SPS), sebuah taktik standar Washington.
Pada pertengahan tahun 2002 setelah bertahun-tahun lamanya dikirimi petisi
untuk menolak pisang Cavendish dari Filipina, pemerintah Australia memutuskan
untuk menolak impor pisang tersebut. Alasan yang dibuat-buat itu adalah
pisang Filipina berbahaya karena mengandung penyakit dan hama yang bisa
menghancurkan industri pisang Australia. Tetapi pisang Filipina sudah
dikirimkan ke negara-negara yang menerapkan standar karantina tinggi termasuk
Jepang, dan Selandia Baru sejak tahun 1960-an.
Alasannya yang riil adalah karena kuatnya lobi yang dilakukan oleh industri
pisang Australia. Industri pisang Australia menghasilkan 20 Ton pisang
per hektar, dibandingkan dengan Filipina yang menghasilkan 50 ton per
hektar. Ada perbedaan harga yang besar : 60 sen dolar Amerika per kilo
bagi harga pisang Australia bila dibandingkan dengan 20 sen dolar Amerika
per kilo bagi pisang Filipina.” ( 52)
LEPASNYA NEGARA
Delapan tahun setelah masuk menjadi anggota WTO, saat ini kalangan luas
mengakui bahwa sektor pertanian Filipina tidak dipersiapkan untuk mengikuti
Perjanjian Pertanian Dunia (AOA.). Tentu saja saat ini beberapa orang
akan mempermasalahkan perdebatan para kritikus bahwa liberalisasi perdagangan
yang bepadu dengan pengabaian pemerintah terhadap pembangunan pertanian
terbukti merupakan formula yang mematikan.
Ahli-ahli pertanian Filipina yang beraliran neo-klasik telah terperangkap
di antara kecenderungan ideologis untuk melakukan liberalisasi dan sebuah
pengakuan – walaupun merasa enggan – bahwa proteksionisme
bukanlah problem utama bagi pertanian Filipina. Sebetulnya, ekonomi Ramon
Clareta salah seorang manajer intelektual terkemuka bagi masuknya Filipina
kedalam AOA (Perjanjian Pertanian Dunia), mnegakui sebelum menjadi anggota
WTO, bahwa sektor pertanian memiliki “proteksi tarif paling rendah
yang efektif dibidang ekonomi“, dengan bahan-bahan pangan yang bahkan
memiliki proteksi lebih rendah ketimbang produk-produk pertanian lainnya.
(53) Proteksi yang efektif bagi pertanian pada tahun 1970-an dan banyak
produk pertanian pada tahun 1980-an berkisar dari 5 sampai 6%, sementara
angka proteksi yang efektif bagi sektor manufaktur berkisar dari 44 –
79%. (54). Biaya proteksi yang efektif bagi manufaktur dan pertanian cenderung
seimbang pada pertengahan tahun 1990-an karena adanya pembaharuan tarif,
tetapi secara luas ini dikarenakan adanya pemotongan tarif manufaktur.
Tim yang terdiri dari para ekonom neo-klasik mengidentifikasikan bahwa
bukan proteksi pertanian tetapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan
basis teknologi yang lemah, distorsi harga, struktur hak pertanahan, tidak
cukupnya jasa-jasa pendukung yang tersedia bagi masyarakat, dan pengelolaan
yang buruk” sebagai biang kemacetan utama bagi produktivitas pertanian
yang lebih besar.” (55) Walaupun mereka tidak dapat menguraikan
secara rinci persoalan-persoalan yang disebabkan oleh bias ideologi mereka
yang anti negara, sebenarnya, apa yang sedang dikatakan oleh para ekonomi
ini adalah kurangnya campur tangan pemerintah yang terkordinasi,komprehensif
dan efektif di bidang pertanian yang terletak pada akar persoalan negara
agraris Filipina yang menderita kekurangan darah.
Lepasnya pemerintah sama sekali dari pertanian ditandai oleh kenyataan
bahwa sementara sebagian besar tenaga kerja bidang pertanian yang bekerja
di sektor itu menyumbangkan kira-kira 21,5 persen dari gross value added,
alokasi anggaran pertanian pada tahun 2001 hanya 12,8 milyar peso atau
3,4% dari pengeluaran pemerintah. (56) Dari jatah anggaran tahunan itu
kurang dari 4% “secara historis telah dialokasikan untuk belanja
peningkatan produktifitas seperti irigasi, riset dan pengembangan peluasan
perikanan, dan jasa-jasa pendukung lainnya.” (57)
Pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sebanyak 0,27 persen dari
gross value added di bidang pertanian, adalah jauh dibawah patokan satu
persen.” (58)
Tidaklah mengherankan, hanya 1,34 Juta hektar di luar 4,66 juta hektar
tanah beririgasi yang sebenarnya diairi, 17% jaringan jalan di Filipina
yang diaspal, bandingkan dengan jalan di Thailand sebanyak 82% dan Malaysia
sebanyak 75%. Hasil padi dimana-mana sama, mengalami penyakit kurang darah
dengan hasil rata-rata 2,87 metrik ton per hektar jauh dibawah hasil rata-rata
di Cina, Vietnam, dan Thailand. (59).
Berhadapan dengan pemerintah-pemerintah yang memainkan peran aktif dan
agresif, dalam memproteksi dan mempromosikan pertanian mereka, tidak hanya
di Amerika dan di Uni Eropa tetapi dinegara tetangga sesama Asia saja,
Filipina kurang dipersiapkan untuk mengikuti menjadi anggota AoA (Perjanjian
Pertanian Dunia). Untuk mencegah sektor pertanian menjadi penghambat bagi
ratifikasi perjanjian WTO, pemerintahan Fidel Ramos berjanji untuk menyediakan
dan mengeluarkan dana guna memodernisasi pertanian dan jaring-jaring pengaman
(safety nets). Dana yang dijanjikan itu yang dinamakan Rencana Aksi Departemen
Pertanian sekurang-kurangnya berjumlah 128 miliar peso, akan dikeluarkan
sebanyak 32 miliar peso setiap tahun.” (60) Jumlah itu meliputi
“27 miliar peso untuk perbaikan fasilitas irigasi, 8 miliar peso
untuk membangun jalan-jalan dari tanah pertanian ke pasar, 762 juta peso
untuk perbaikan fasilitas pasca panen, 64 juta peso untuk instalasi pusat-pusat
penggilingan. “ (61).
Tetapi menurut seorang ahli bidang pertanian, hanya tersedia 44% dari
33 miliar peso yang dijanjikan selama tahun 1995. Dari jumlah ini, pendanaan
untuk proyek- proyek baru, yaitu proyek-proyek yang dimulai setelah retifikasi
perjanjian WTO sangat kecil jumlahnya 2,8 milyar peso. Pada tahun 1996
dana yang diusulkan sebanyak 32 milyar peso dikurangi menjadi 14,6 milyar
peso dari dana itu untuk pembiayaan proyek – proyek baru berjumlah
2,2 miliar peso, bahkan lebih rendah dari pada jumlah tahun 1995.”(62).
Tujuh tahun kemudian, Departemen Pertanian mengakui bahwa hanya 50% dari
dana Rencana Aksi Departemen Pertanian yang telah diusulkan telah dikeluarkan.”
(63)
Kegagalan program jaring pengaman mungkin disebabkan oleh Undang-Undang
Modernisasi Perikanan dan Pertanian (AFMA) yang disahkan pada tahun 1998
untuk memberikan bantuan pemerintah yang komperehensif yang mencakup bidang-bidang
seperti irigasi, fasilitas-fasilitas pasca panen, kredit dan keuangan,
dan penelitian dan pengembangan. Tetapi seperti yang dicatat oleh sebuah
laporan, “walaupun memiliki alokasi anggaran tahunan yang diatur
dalam undang-undang, AFMA tidak mampu tinggal landas, ketika pemerintah
pun tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tahunan Departemen
Pertanian”. (64)
Selama perdebatan ratifikasi, para pengacara yang pro WTO mempromosikan
visinya bahwa Perjanjian Pertanian Dunia (AOA) akan menciptakan situasi
di mana Filipina akan mengisi tempat-tempat produksi yang mempunyai “keuntungan
komparatif”, seperti pengolahan tanaman-tanaman ekspor yang tinggi
nilai tambahnya (high value-added crops) seperti bunga potong, asparagus,
brokoli dan kacang polong (snowpeas). Para pengacara ini, seperti Sekretaris
Pertanian pada waktu itu Roberto Sebastian, tidak melaksanakan pekerjaan
rumah mereka. Bagi para petani, untuk berpindah ke tanaman ekspor non-tradisional
yang bernilai tinggi”, (NTAEs) membutuhkan investasi yang hanya
terjangkau oleh sedikit produsen. Misalnya, masalah bunga potongan, data
dari Ekuador mengungkapkan rata-rata modal awal untuk investasi sebesar
200.000 dolar Amerika per hektar. Biaya pengeluaran per tahun juga tinggi,
untuk ongkos agro-kimia sendiri mencapai lebih dari 18.900 dolar Amerika
per tahun. (65) Dalam masalah kacang polong (snowpeas), brokoli, dan bunga
kol, berturut-turut biaya produksinya setiap tahun, menurut data dari
Guatemala, mencapai 3,145 dolar Amerika, 1.096 dolar dan 971 dolar per
hiktar, dibandingkan dengan 219 dolar per hiktar untuk tanaman jagung.
(66)
Lagipula, keuntungan kompetitif dalam sector tanam-tanaman seperti ini
hanya bisa dicapai melalui pembiayaan yang signifikan dalam penelitian
dan pengembangan dan dukungan teknologi. Sebagaimana ditunjukkan oleh
banyak analis, pengelolaan NTAE berbias terhadap produsen yang berskala
kecil karena, “banyak tanaman tradisional memerlukan teknologi yang
sangat rumit, yang berkaitan dengan produksi tradisional, karena tanam-tanaman
itu juga baru bagi daerah itu, yang memerlukan perawatan khusus pada musim
panen karena tidak tahan lama atau diproduksi guna memenuhi konsumen luar
negeri yang lebih menuntut standar kualitas untuk produksi kosmetik. (67)
Tanpa dukungan keuangan yang sangat besar dari pemerintah, tidak ada jalan
bagi Filipina untuk bisa meluncurkan produksi tanam-tanaman bernilai tinggi
yang signifikan, sehingga jauh dari perolehan keuntungan komparatif dalam
produksinya.
Tidaklah mengherankan, pertanian Filipina memasuki semua wilayah dunia
yang paling buruk pada pertengahan tahun 1990-an: liberalisasi perdagangan
secara besar-besaran di tengah-tengah kurangnya dukungan pemerintah secara
terus-menerus. Walaupun merasa enggan untuk mengakui kenyataan bahwa kurangnya
dukungan negara secara komprehensif “sine qua non dari kelangsungan
hidup pertanian Filipina, para ekonom neo-klasik dan teknokrat yang menguasai
puncak-puncak birokrasi ekonomi yang strategis pada tahun 1980-an dan
1990-an mendukung dorongan liberalisasi WTO. Dalam banyak hal, sebenarnya,
seperti dalam kasus impor sayur-mayur dan daging, para ekonom itu mendukung
pemotongan tarif yang lebih besar daripada yang diminta sesuai dengan
undang-undang WTO. Tragisnya, doktrin telah menggantikan observasi dan
analisis.
Walden Bello adalah profesor di bidang sosiologi dan administrasi negara
pada Universitas Filipina dan Direktur Eksekutif Focus on the Global South
yang berkantor di Bangkok.
Catatan
1. V. Bruce Tolentino, Christina David, Arsenio Balisacan, dan Ponciano
Intal, Jr., “Strategic Actions to Rapidly Ensure Food Security and
Rural Growth in the Philippines,” naskah untuk “Yellow Paper
2, March 29, 2001
2. Ibid
3. Kevin Watkins, Field Trip Report: The Philippines (Manila, Oxfam UK,
1995).
4. Charmaine Ramos, “Discussion Points: Trends and Prospects in
the Cereals and Grains Sector if the Philippines,” kuliah yang disampaikan
pada KSP Study Session pada Medium-Term Development Plan, St. Vincent
Seminary, Quezon City, 6 Mei 1996.
5. Francesco Pascual dan Arze Glipo, “WTO and Philippines Agriculture,”
Development Forum, No. I, Series 2002, hal. 5.
6. Departmen of Agriculture, Rules and Regulations for the Implementation
of the Agricultural Minimum Access Volume (MAV), Manila 1996.
7. World Trade Organization, The Results of the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations: the Legal Texts (WTO: Geneva, 1995), hal. 66.
8. Department of Agriculture, ibid. Selama negosiasi-negosiasi Putaran
Uruguay, kuota beras selama tahun pertama ditentukan pada jumlah yang
berbeda: 59.000 metrik ton.
9. United States Trade Representative, 2000 National Trade Estimates (Washington,
DC:USTE, 2000) hal.330.
10. Ibid., hal. 328.
11. Mengapa ada perbedaan seperti itu antara prediksi-prediksi yang cerah
dan hasil yang suram? Cerita yang disampaikan oleh Riza Bernabe, peneliti
senior Philippine Peasant Institute memberi gambaran yang jelas. Setelah
memberikan janji-janji akan memperoleh laba dalam pekerjaan, ekspor dan
produksi pertanian, yang akan datang bersama keikutsertaannya dalam Perjanjian
Pertanian Dunia (AOA), ia didekati oleh Dr. Ramon Clarete pada sebuah
konferensi belakangan ini, konsultan DA yang menjadi sumber klaim-klaim
ini selama debat ratifikasi WTO. Clarete mengungkapkan keheranannya bahwa
rakyat masih ingat akan proyeksi-proyeksinya yang keliru. Ini memperkuat
Bernabe dan kecurigaan-kecurigaan orang bahwa untuk memenangkan debat
ratifikasi, proyeksi-proyeksi itu diolah oleh Clarete, yang kemudian menjadi
Ketua Pihak Program Agile USAID. Komunikasi pribadi 4 Juni 2003.
12. SSelected Agricultural Statistics, 1998 and 2002 (Quezon City: Dept.
of Agriculture, 1998, 2002).
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Selected Agricultural Statistics, 2002, hal.2.
16. Selected Agricultural Statistics, 1998 and 2002: Rovik Obanil, “Rice
Safety Nets Act: More of a Burden instead of a Shield,” Farm News
and Views, First Quarter, 2002, hal.10.
17. Riza Bernabe, “Rice Trade Liberalization: Endangering Food Security,”
Farm News and Views, First Quarter 2002, hal 13.
18. Ibid
19. Alternative Forum for Research in Mindanao (AFRIM), “Trade Liberalization
Hast Meant Poverty to Mindanawas,” Makalah yang disiapkan untuk
Stop Koalisi Putaran Baru!, Manila, 20 February 2003.
20. John Madeley, Trade and Hunger: An Overview of Case Studies on the
Impact of Trade Liberalization (Stockholm: sorum Syd, 2000), hal. 57.
21. “Fields of Woe,” Farm News and Views, Vol. 10 (January-February
1996).
22. Leilani M. Galardo, “PL 480 Agreemen Snagged by Debate on Use
of Proceeds,"”Business World, 27 Mei 2002.
23. Ibid.
24. Cecile Yap, “Senator Say Veggie, Corn Imports Killing Local
Industries,” Business World, 4 November 2002.
25. Kevin Watkins, Field Trade Report: The Philippines (Manila: Oxfam
UK, 1995).
26. Charmaine Ramos, Discussion Points: Trends and Prospects in the Cereals
and Grains Sector of the Philippines. Kuliah yang disampaikan pada Sesi
Studi KSP padaRencana Pembangunan Jangka Menengah, St. Vincent Seminary,
Quezon City, 6 Mei 1996.
27. Aileen Kwa, “A Guide to the WTO’s Doha Work Programme:
The ‘Development’ Agenda Undermines Development,” Focus
on the Global South, Bangkok January 2003.
28. Selected Agricultural Statistics, 1998, 2002.
29. Ini diakui dalam serangkaian debat di televisi oleh para pelopor GATT-WTO
selama debat ratifikasi pada tahun 1994.
30. Komentar-komentar pada program televisi Firing Line, Saluran TV 7,
Manila 12 Desember 1994.
31. Selected Agricultural Statistics, 1998, 2002.
32. Ramos.
33. Watkins.
34. Ibid.
35. Pernyataan Noel Padre, Ketua Pelaksana, Policy Research Service, Departemen
Pertanian, pada dengar pendapat Panitia Khusus tentang Globalisasi, House
of Representatives, Quezon City, 4 Juni 2003.
36. “Continued Regulation of Chicken Imports Sought,” Business
World, 13 Juli 2003.
37. “Poultry Integrators Note Shake-out, More Firm Close Shop,”
Business World, 11 Februari 1998.
38. Ibid.
39. Alyansa Agrikultura, Deklarasi, 2002.
40. “Da backs Tigher Rules on Meat Imports,” Business World,
5 November 2002.
41. Selected Agricultural Statistics, 1998, 2000.
42. “Da Backs ..,” Business World, 5 November 2002.
43. “Briefer on Gatt-WTO and its Impacts on the Philippines Vegetable
Industry” Manila 2002.
44. Ibid.
45. Ibid.
46. Ibid.
47. Leilani Gallardo, “Da Meat Import Policy Enforcement Put on
Hold,” Business World, 16 April 2002.
48. Arnold Tenorio, “Food Processors Want RP to Launch Trade ‘Offensive,”
Business World 3-4 Mei 2002.
49. “Leilani Gillardo dan Marites Villamor, “Tuna Producers
to Lobby for Tariff Cut from EU States”, Business World, 23-24 Agustus
2002.
50. Ibid.
51. Iris Cecilia Gonzales, “EU Approves Lower Tuna for Canned Tuna
Imports,” Business World, 10 Juni 2003.
52. Hernani de Leon, “Banana Growers Won’t Throw Just Yet,”
Business World, 3 Juli 2002.
53. Ramon Clarete, “Towards a Policy Environment for Agribusiness
Growth in the Phillipines: A Review of Policy Developments Affecting the
Sector from 1985 to 1995,” Makalah yang dibagi-bagikan pada dialog
dengan konggres (Setelah GATT, Apa?) Manila Hotel, Manila 28 Juli 1995.
54. V. Bruce Tolentino et al.
55. Ibid.
56. Omi Rayandoyan and The Phillipine Peasant Institute Research Staff,
“The AFMA/SAFDZ: Responding to the Agricultural Crisis,” Farm
News and Views, Third Quarter 2001, hal 9-10.
57. Ibid.
58. Ibid.
59. Rovik Obanil, “Race Safety Nets Act: More of a Burden than a
Shield, “Farm News and Views, Kwartal Pertama 2002 hal.5.
60. F. Gemperie, “Where are the Safety Nets?,” Makalah yang
tidak diterbitkan, Manila, 6 Februari 1997.
61. Fransisco Pascual dan Arze Glipo, “WTO and Phillipine Agriculture:
Seven Years of Unbridled Trade Liberalization and Misery for Small Farmers,”
Development Forum, No. 1 Seri 2002, hal 5.
62. F. Gemperle, “Where are the Safety Nets?,” Makalah tidak
diterbitkan, Manila 6 Februari 1997.
63. Pascual dan Glipo, hal 5.
64. Ibid.
65. L. Thrupp, Bittersweet Harvest for the Global Supermarket: Challenges
in Latin America’s Agricultural Export Boom (Washington: World Resources
Institute, 1995).
66. M. Conroy, D.Murrary, dan P Rosset, A Cautionary Tale: Failed US Development
Policy in Central America (Boulder: Lynne Reiner, 1996.
67. Ibid.
|