| “Para anggota dapat berkata apa saja
yang mereka inginkan (dalam rapat-rapat WTO), tetapi pada akhirnya, apa
yang diputuskan adalah apa yang dikatakan oleh Ketua seperti diputuskan
dalam rapat (komentar yang diberikan oleh seorang JURU runding dari negara
berkembang baru-baru ini).
Sejak pertemuan Doha, para ketua di WTO mengikuti contoh yang ditentukan
oleh Stuart Harbinson ketika ia menjadi dutabesar Hongkong untuk WTO dan
ketua Dewan Umum. Dalam perjalanan menuju pertemuan tingkat menteri di
Doha, Harbinson menyerahkan naskah deklarasi tingkat menteri kepada Dewan
Umum “atas tanggung jawabnya sendiri”. Walaupun naskah ini
ditentang oleh mayoritas anggota, Harbinson yang mengabaikan prinsip pembuatan
keputusan melalui konsensus dalam WTO, tidak memasukkan berbai pandangan
tentang isu-isu yang tidak kontraversial (seperti yang dipraktekkan),
dan sama sekali mengesampingkan keberatan-keberatan negara berkembang
terhadap naskah – bahkan keberatan-keberatan yang telah diungkapkan
dengan istilah yang demikian sangat kuat.
Di mata pemerintah negara-negara maju (dan sedikit negara berkembang)
hasil pertemuan Doha, yang menyerupai naskah Harbinson merupakan sukses
besar. Pertemuan lainnya di Seattle, telah dikesampingkan dan para menteri
dari negara-negara berkembang yang mengalami tekanan hebat, telah menyerah.
Sejak pertemuan Doha, semua ketua badan perundingan telah mengadopsi gaya
Harbinson. Laporan-laporan dan naskah-naskah perundingan telah diajukan
“atas namanya sendiri” dan tidak mencerminkan pandangan-pandangan
yang berbeda. Lagipula, naskah yang sudah steril ini memberikan pandangan
ketua tentang bagaimana sebaiknya hasil perundingan itu, atau apa “yang
diputuskan ketua” bisa menjadi sikap kompromi. Persoalannya adalah
para ketua cenderung lebih mencerminkan sikap-sikap politik dan ekonomi
negara-negara anggota yang lebih kuat. Apakah sikap seorang anggota yang
tercermin dalam naskah akhirnya mengurangi kekuasaan politik anggota?
Bukankah ini merupakan multilateralisme yang mungkin dihindarkan?
Pada hari Jum’at tanggal 18 Juli, Ketua Dewan Umum, Dutabesar Uruguay
Perez-del-Castillo mengedarkan kerangka naskah Teks Menteri untuk Pertemuan
Tingkat Menteri yang akan diadakan pada bulan September. Ada beberapa
persoalan :
ISU-ISU YANG MENJADI PERDEBATAN
Pertama, naskah itu tidak memasukkan isu-isu yang paling kontraversial
secara terperinci tentang agenda WTO seperti TRIP dan Kesehatan, Pertanian
dan keputusan tentang isu-isu Singapura.
Dikeluarkannya isu-isu yang menjadi perdebatan sangat problematik mengingat
bahwa hanya ada waktu satu bulan sebelum menuju Cancun (WTO akan ditutup
pada minggu terakhir bulan Juli dan minggu pertama bulan Agustus). Para
juru runding negara-negara berkembang tahu bahwa ada naskah-naskah yang
sedang diedarkan, misalnya tentang isu-isu Singapura, tetapi naskah tersebut
tidak dibahas bersama mereka hingga saat ini. Para juru runding sangat
senang bahwa naskah ini hanya akan dicomot begitu saja dari lobang WC
pada tahapan yang sangat akhir dan dengan demikian tidak ada waktu lagi
untuk mempertimbangkan pandangan-pandangan mereka. Akankah ketua itu kemudian
menyerahkan naskah steril yang tidak menyertakan pandangan-pandangan mereka?
Apa yang akan terjadi pada pertemuan tingkat menteri? Bahkan negara berkembang
yang terbesar, seperti India pun merasa tidak sanggup mengontrol proses
itu dalam pertemuan tingkat Menteri.
TANGGUNG JAWAB SENDIRI
Kedua, naskah kerangka itu dibagi-bagikan kepada para Anggota atas tanggung
jawab sendiri sang Ketua. Ini menimbulkan pertanyaan apakah ketua Dewan
Umum ingin mengikuti contoh Harbinson dan menyerahkan naskah “atas
tanggung jawabnya sendiri” ke Cancun, sebuah naskah yang dibuat
tanpa konsensus dan pandangan-pandangan mayoritas? semua indikasi sampai
kini tampaknya mengarah pada kecenderungan ini.
NEGARA-NEGARA BERKEMBANG MENENTANG PARA KETUA YANG MENGUASAI
PERUNDINGAN-PERUNDINGAN
Isu tentang peran para ketua yang tepat dalam WTO diperdebatkan dengan
sengitnya menyusul Pertemuan Tingkat Menteri di Doha. Pada bulan Januari
2002, anggota dari negara-negara berkembang, masih terbakar sejak pengalaman
Doha dimana para menteri mereka yang masih mengalami tekanan yang sangat
hebat untuk mendukung sikap-sikap yang bukan pilihan mereka, ingin menciptakan
peraturan-peraturan yang jelas yang akan membatasi kekuasaan ketua.
Dalam sebuah pernyataan yang mengungkapkan kesedihan yang mendalam, bahkan
kemarahan yang dirasakan oleh para juru runding tentang prosedur Doha,
dan sikapnya yang acuh tak acuh sama sekali terhadap prosedur yang pantas
dalam perundingan-perundingan itu, Kelompok Afrika, dalam pertemuan Komite
Negosiasi Perdagangan yang pertama (TNC) pada bulan Januari 2002 mengatakan,
“Kelompok Afrika, bersama dengan delegasi-delegasi lainnya telah
membuat aturan-aturan dasar bagi sebuah pra-kondisi guna menyepakati kepemimpinan
Direktur-Jenderal (TNC). Kelompok itu tidak mengerti mengapa dalam organisasi
yang berbasis undang-undang, beberapa rekanan menolak usulan ini. Kelompok
itu mencatat bahwa Ketua Dewan Umum telah mengemukakan pernyataannya tentang
peraturan-peraturan, dalam hal ini, tetapi, masih kurang memuaskan bagi
kelompok tersebut. Kelompok itu tetap yakin, misalnya, bahwa setiap ketua
sebaiknya jangan menyerahkan naskah perundingan atas wewenangnya sendiri
ke badan yang lebih tinggi. Dalam peristiwa yang tidak dilandasi konsensus
yang berkaitan dengan naskah perundingan, kemudian sikap para delegasi
yang berbeda-beda harus dipikirkan dengan jelas”. (TNC 28 Januari
dan 1 Februari 2002, WTO, TN/C/M/1).
Pandangan ini juga dikemukakan oleh Kelompok Negara yang Memiliki Pendapat
Sama (Like Minded Group seperti Kuba, Republik Dominika, Honduras, India,
Indonesia, Kenya, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Uganda dan
Zimbabwe) dalam posisi papernya tentang peranan para Ketua dan proses
perundingan. Dalam paper itu, mereka berkata,
“Ketua Kelompok perundingan hanya boleh menyerahkan naskah-naskah
perundingannya yang merupakan konsensus kelompok tersebut dan bukan naskah
yang disiapkan atas dasar wewenangnya sendiri…..
“Laporan-laporan dan naskah keputusan kelompok perundingan yang
akan dikirim ke badan-badan yang lebih tinggi, harus dimusyawarahkan dalam
badan perundingan yang bersangkutan berdasarkan konsensus. Jikalau tidak
ditemukan konsensus pada setiap isu, pandangan para anggota yang berbeda-beda,
dengan saran-saran alternatif, harus dipertimbangkan dalam naskah-naskah
yang akan dikirim ke badan-badan yang lebih tinggi untuk diputuskan”
(WTO, TN/C/W/2 29 Januari 2002).
PENGADUAN-PENGADUAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG TENTANG PARA
KETUA SEBELUM MENUJU CANCUN
Dalam hiruk pikuk konsultasi yang diorganisir oleh ‘sahabat-sahabat‘
ketua baru-baru ini, para Juru runding dari negara berkembang, bila bisa
mengikuti dalam sekejap waktu saja, mengetahui banyak cerita horor tentang
proses perundingan yang terjadi baru-baru ini dan mengetahui cara-cara
para Ketua menyalahgunakan posisi-posisi mereka.
Fasilitas Perdagangan
Seorang juru runding mengikuti sebuah pertemuan yang terjadi pada tanggal
8 Juli tentang fasilitas perdagangan. Tetapi ada pertemuan informal lainnya
yang terdiri dari kepala-kepala delegasi (dimana semua peserta diundang
tetapi hanya beberapa orang yang bisa hadir karena pengembangan pertemuan-pertemuan
itu dalam beberapa minggu belakangan tidak memungkinkan bagi para delegasi
untuk mengirimkan tenaga ahlinya untuk hadir secara phisik di semua pertemuan
itu).
Dalam pertemuan itu, Tuan Milan Hovarka, Dutabesar Rebuplik Ceko yang
sedang memfasilitasi diskusi-diskusi yang menyimpulkan bahwa dari cara
diskusi-diskusinya yang sedang berlangsung, menurut penilainnya, konsensus
untuk melakukan perundingan-perundingan dalam bidang perdagangan hanya
muter-muter ditempat.
Ia jelas mengabaikan kenyataan karena hanya dua minggu sebelumnya, Para
Menteri Perdagangan Uni Afrika (AO) mengumumkan persoalan tentang isu-isu
Singapura – dimana fasilitas perdagangan merupakan sesuatu –
yang “perlu memperhatikan implikasi-implikasi yang sangat serius
dari isu-isu ini bagi ekonomi kami, kami menghendaki proses klarifikasi
agar dilanjutkan” (Deklarasi Menteri Grand Baie pada Konferensi
Tingkat Menteri yang Kelima WTO, 20 Juli 2003).
Mengikuti pernyataan yang tidak masuk akal dari ketua itu, wakil dari
Pakistan mengangkat benderanya dan mengatakan bahwa negara-negara berkembang
mempunyai banyak persoalan dengan menyetujui peraturan yang mengikat dalam
fasilitasi perdagangan dan sangat vokal terhadap masalah ini dalam konsultasi-konsultasi
dan bahwa ia tidak melihat bagaimana Ketua dapat memberikan laporan faktual
tanpa mengerti pandangan-pandangan itu.
Wakil EC segera melawan Pakistan, dengan mengatakan bahwa wakil Pakistan
itu salah mengatakan negara-negara berkembang dan bahwa banyak negara
berkembang siap menerima peraturan itu. Ketika ia sedang berbicara, wakil
dari Kostarica mengangkat bendera dan juru bicara dari EC langsung menimpali
bahwa ia bisa melihat Kostarica mengangkat benderanya untuk mendukung
pandangannya.
Seorang delegasi dari India mencampuri urusan ini, dengan mengatakan bahwa
India sepakat dengan penilaian Pakistan tentang situasi itu, bahwa banyak
negara berkembang tidak siap mengesahkan undang-undang tentang isu ini.
Segera setelah tukar-menukar pendapat ini, ketua menutup pertemuan, dengan
alasan waktu telah habis.
Pertanian
Di Doha, negara-negara berkembang dijanjikan bahwa ketentuan-ketentuan
perlakuan istimewa (special and different treatment) akan diperkuat, ‘yang
menjadikan ketentuan-ketentuan itu lebih tepat, efektif dan operasional’.
Sialnya batas waktu (deadline) bagi keputusan-keputusan ini sudah lewat
(kedaluwarsa). Belakngan ini empat ketentuan perlakuan istimewa diserahkan
kembali ke Komite Pertanian untuk diputuskan. Dalam Sidang Khusus Bidang
Pertanian pada tanggal 18 Juli, Harbinson (yang sekarang jadi Ketua Kabinet
di Sekretariat, dan juga Ketua Sidang Khusus Bidang Pertanian) menyatakan
bahwa ia telah menyiapkan laporan kepada Dewan Umum (GA) – yang
akan bertemu pada tanggal 24 Juli – untuk membicarakan empat isu
itu, dan ia akan menyerahkannya pada Dewan Umum atas tanggung jawabnya
sendiri. Ini menyebabkan kericuhan-kericuhan dalam pertemuan itu. Para
delegasi yang mengikuti perlakuan istimewa melaporkan bahwa mereka hanya
mengikuti satu kali pertemuan pada empat isu perlakuan istimewa dibidang
pertanian ini. Komentar-komentar mereka yang disampaikan pada pertemuan
itu merupakan pendahuluan, dan Harbinson telah menjanjikan untuk mengadakan
pertemuan-pertemuan pada hari berikutnya. Pertemuan-pertemuan yang dijanjikan
itu tidak pernah ada. Pada tanggal 18 Juli, menyusul pengumuman Harbinson
tentang laporannya yang akan datang ke Dewan Umum (GA) tentang pasal-pasal
perlakuan istimewa ini, ia ditanyai tentang apa dasar yang dipakai untuk
menyiapkan laporannya, mengingat ia hanya bertemu sekali dengan para anggotanya
untuk membahas isu-isu tersebut.
Karena adanya keprihatinan-keprihatinan yang diungkapkan oleh para anggota,
Harbinson membacakan seluruh isi naskah itu (tetapi tidak membagi-bagikannya),
naskah yang telah ia siapkan tentang empat isu tersebut.
Menurut seorang delegasi, laporannya sangat problematik. Kelompok Afrika
menyerahkan sebuah proposal tentang 6-2 tentang perlakuan istimewa dan
usulan itu tidak dibacakan dalam laporan Harbinson. Harbinson beralasan
bahwa usulan mereka telah menjadi bagian dari perundingan-perundingan
yang sedang berlangsung di bidang pertanian. Alasan ini tidak dapat diterima
oleh para delegasi dari Afrika.
Ada juga pasal tentang UU Sanitasi dan Fitosanitasi yang telah disarankan
oleh negara-negara berkembang, yang meminta agar Perjanjian tentang Sanitasi
dan Fitosanitasi (SPS) tidak digunakan sebagai pagar proteksionis. Negara-negara
berkembang (Kelompok Afrika, Venezuela dan lain-lainnya) menginginkan
isu ini dibahas dalam perjanjian bidang Pertanian (dalam pasal 14, yang
merujuk pada Perjanjian tentang Sanitasi dan Fitosanitasi). Sikap negara-negara
maju menghendaki hal ini dibahas dalam Perjanjian tentang Sanitasi dan
Fitosanitasi. Dalam laporan verbal Harbinson, rupanya telah diputuskan
bahwa isu itu harus dibahas dalam Komite Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS).
Beberapa delegasi langsung angkat bicara dan berkata bahwa keseluruhan
proses (dan hasilnya yang penting) tidak adil, bahwa proposal Harbinson
harus dibagi-bagikan kepada para anggota sebagaimana mestinya dan mereka
harus diberi kesempatan untuk berpendapat sebelum Harbinson menyerahkan
proposal itu kepada Dewan Umum (pada tanggal 24 Juli).
Setelah pengalaman ini dan pengalaman-pengalaman lainnya yang sejenis
para delegasi di Jenewa yakin bahwa proses itu berjalan dari keadaan buruk
menjadi lebih buruk. Di bidang pertanian banyak pihak sangat prihatin.
Setelah dua setengah tahun menghadapi gaya Harbinson memimpin (sebagai
Ketua Dewan Umum pada tahun 2001 dan dari 2002 – 2003 sebagai Ketua
Bidang Pertanian), ada sedikit keyakinan bahwa pandangan-pandangan mereka
akan terwakili dalam laporan-laporan atas tanggung jawabnya sendiri. Dalam
Sidang Khusus yang lalu, (18 Juli), Harbinson menjanjikan bahwa ia sedang
menyiapkan naskah modalitas tentang pertanian bagi para menteri agar disepakati
di Cancun. Pertanyaan-pertanyaan sedang diajukan tentang dimana modalitas
‘tanggung jawabnya sendiri‘ akan bergantung mengingat tidak
adanya konsensus terhadap isu-isu pertanian yang kontraversial. Permainan
politik macam apa yang akan dijalankan, sehingga negara-negara anggota
yang lebih lemah tidak akan bangkit dan memberontak (seperti yang terjadi
di Seattle)?
Seorang anggota delegasi yang merasa muak dengan keadaan permasalahan
ini berkata, “Ini barangkali organisasi yang disetir oleh seorang
anggota tetapi para ketua melaporkan atas nama tanggung jawab mereka sendiri-sendiri.
Ini harus dihentikan karena para ketua hanya mendiktekan isu-isu. Mereka
mengira bisa menulis apa yang mereka inginkan karena ‘atas tanggung
jawab mereka sendiri, tetapi laporan ini kemudian mengikat kita. Ketika
mereka menyiapkan laporan, semestinya didasarkan pada diskusi-diskusi
yang berlangsung. Tetapi, sekarang, mereka memberikan pandangan pribadi
mereka. Ini tidak dapat diterima.”
Delegasi lainnya berkata bahwa dalam perundingan-perundingan yang panas
pada awal tahun 2002 (yang mengangkat Direktur Jenderal sebagai Ketua
TNC), negara-negara berkembang memperoleh beberapa prosedur panduan. Walaupun
tidak memenuhi apa yang mereka inginkan, salah satu prinsip dan praktek
yang diadopsi oleh TNC adalah sebagai berikut:
‘Dalam laporan mereka secara teratur untuk mengawasi badan-badan,
para ketua seharusnya mencerminkan konsensus, atau bilamana tidak mungkin,
mencerminkan berbagai sikap terhadap isu-isu (WTO, TN/C/M/I 28 Jan dan
7 Feb 2002).
Delegasinya akan menggunakan pasal ini guna menekan para ketua jikalau
mereka mencoba melampaui kekuasaan mereka dan menyerahkan dokumen tanpa
lewat konsensus pada Pertemuan Tingkat Menteri di Cancun.
INFORMAL, INFORMAL DAN INFORMAIL LAGI
Persoalan utama lainnya yang berkenaan dengan proses yang terjadi saat
ini adalah pertemuan-pertemuan persiapan menuju Cancun terutama yang dilakukan
secara informal oleh kepala-kepala delegasi, semua pertemuan informal
dalam WTO tidak dicatat. Alasan yang diberikan oleh negara-negara maju
adalah bahwa pertemuan-pertemuan formal dan tercatat tidak kondusif bagi
diskusi-diskusi terbuka dan jujur.
Tetapi ada implikasi-implikasi politik yang berbahaya bagi anggota-anggota
negara berkembang. Jikalau para ketua terus bermain gila, seperti mengajukan
naskah yang bersih yang tidak mewakili sikap banyak negara, laporan pertemuan
membantu anggota yang lebih lemah secara politik untuk memberi alasan
ketidakmampuan mereka menerima naskah-naskah ketua ini di kemudian hari.
Ini sangat penting dalam sebuah lembaga dimana, ketika Pertemuan Tingkat
Menteri sudah dekat permainan mencari-cari kesalahan kian meningkat, kesalahan
ditimpakan pada negara-negara berkembang apabila mereka menghambat-hambat
naskah ketua, atau terus mempertahankan sikap-sikap yang tidak membantu
perundingan-perundingan bergerak maju! Para juru runding di sini di Jenewa
(dan menteri-menteri mereka di Cancun) akan dicap sebagai tidak konstruktif!
Catatan-catatan juga untuk menghindarkan diri dari kebohongan-kebohongan
yang sama sekali palsu atau salah informasi yang sering digunakan dalam
permainan ini, terutama ketika para juru runding dari negara-negara maju
bertemu dengan lawan-lawan berunding mereka dari negara-negara berkembang.
Misalnya, Komisaris Dagang Uni Eropa Pascla Lamy atau Wakil Perdagangan
Amerika Serikat Robert Zoellick bisa berkata kepada para menteri negara-negara
berkembang bahwa ada sedikit penolakan terhadap isu tertentu (misalnya,
fasilitasi perdagangan) ketika, sesungguhnya banyak keprihatinan dan penolakan
mentah-mentah diucapkan dalam pertemuan-pertemuan informal dan tidak tercatat
di Jenewa.
APAKAH SKENARIO SEATTLE II BURUK BAGI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG?
Bahkan ketika negara-negara maju membebani agenda Cancun dengan bersikeras
memulai perundingan-perundingan dibidang-bidang yang baru (seperti investasi,
persaingan yang tidak diinginkan oleh negara-negara berkembang), kesalahan
akan digeser ke negara-negara berkembang, haruskah mereka bersikeras menolaknya?
Kampanye kotor, yang menggunakan media, akan dilancarkan terhadap negara-negara
yang ingin mempertahankan wilayah kebijakan nasional mereka sendiri, seperti
yang dilakukan India di Doha.
Mereka akan dicap sebagai ‘musuh’ karena mengancam bangkrutnya
sistem perdagangan multilateral. Tidak ada menteri dari negara berkembang
yang senang mendapat tuduhan sekeras itu, dari patner-patner dagang utama
mereka.
Tetapi apakah skenario Seattle II merupakan sesuatu yang buruk? Negara-negara
berkembang pada saat ini sedang dipaksa untuk meliberalisasi dan melakukan
deregulasi, sekalipun perusahaan-perusahaan dalam negeri mereka tak bisa
bersaing dengan raksasa-raksasa transnasional. Bukankah bangkrutnya industri-industri
dalam negeri mereka (sebagaimana sudah dan sedang terjadi) tidak baik
bagi pembangunan?
Sepintas lalu, WTO berbasis hukum dan demokratis. Tetapi dalam kenyataan,
WTO menempatkan hukum untuk mencurangi kepentingan negara-negara berkembang
dengan menggunakan taktik-taktik yang sewenang-wenang dan isolasi total,
yang dibarengi dengan gertak sambal di ruang rahasia, pemerasan (seperti
ancaman penghentian bantuan dan pinjaman lunak) dan penyuapan (penawaran
bantuan teknis).
Aileen Kwa adalah analis kebijakan untuk Focus on
the Global South, lembaga yang berkantor di Bangkok. Ia menulis buku ‘Power
Politics in the WTO’ dan penulis pendamping untuk buku yang akan
terbit, ‘Behind the Scenes at the WTO : The Real World of International
Trade Negotiations’. Ia bisa dihubungi lewat e-mail : aileenkwa@yahoo.com
|