JENEWA, Agustus 2003 – WTO adalah sebuah bentuk rekolonisasi dan peperangan yang halus namun sangat dahsyat. Ia menuntut anggotanya untuk menyerahkan hak kedaulatan dan kebebasan mereka untuk membuat kebijakan (dengan membatasi kemampuan mereka membuat pengaturan di dalam negeri sendiri) agar perusahaan-perusahaan transnasional dapat melakukan penjarahan dengan leluasa. Jenuhnya pasar di Utara mengharuskan TNC untuk merebut akses pada pasar di Selatan. Cakupan peraturan WTO yang semakin lama semakin luas dirancang persis untuk keperluan itu. WTO mencungkil gembok yang mengunci pasar di negeri berkembang, bukan saja melalui penurunan tarif secara drastis namun juga melalui langkah-langkah “trans-nasional”. Hasilnya adalah semakin terpuruknya perekonomian dan rakyat di negeri-negeri berkembang.

Banyak para pemain dari kalangan masyarakat sipil dan pemerintah yang berniat baik ketika mengungkapkan pandangan bahwa sekalipun WTO tidak sempurnya, reformasi dan tuntutan untuk aturan dagang yang lebih adil adalah hal yang harus dilakukan. Pertanyaanya: dapatkah kita “mereformasi” WTO?

Sejak didirikannya dan sejak Pertemuan Tingkat Menteri WTO Pertama di tahun 1996, reformasi terus ada di atas meja. Tak ada sesuatupun yang dihasilkan oleh upaya ini selain makin banyaknya janji-janji kosong untuk reformasi lain di masa mendatang jika negeri berkembang mau menandatangani perjanjian untuk lebih meliberalkan lagi pasarnya. Janji-janji pelaksanaan, perlakuan khusus dan pembedaan, kesehatan publik, dan pertanian yang dibuat di Pertemuan Tingkat Menteri Doha 2001 agar negeri-negeri berkembang bersedia memasuki putaran perundingan lain belum lagi terlaksana. Sejenis “pakt” kiranya akan muncur pada pertemuan tingkat menteri di Cancun, namun situasinya menunjukkan bahwa hal ini hanya untuk menjaga citra negara-negara Utara saja, bukannya sungguh-sungguh untuk menangani masalah kemiskinan, kelaparan dan pengangguran. Sesungguhnya, kekuatan-kekuatan besar telah menetapkan bahwa Cancun harus menjadi satu tonggak baru lagi untuk membuka pasar lebih luas lagi. Jika mereka berhasil memaksakan perjanjian semacam itu, sebagian besar negeri Selatan boleh berharap bahwa mereka akan dipaksa untuk melakukan lebih banyak de-industrialisasi dan “de-agrikulturalisasi”

APA YANG DISAJIKAN DI ATAS MEJA DI CANCUN?

PERTANIAN: Pertanian akan menjadi perdebatan paling keras dalam pertemuan tingkat menteri tersebut. Negeri-negeri berkembang tadinya berharap akan dapat memperoleh keuntungan dari liberalisasi pertanian yang diputuskan dalam Putaran Uruguay. Namun mereka ternyata mendapati bahwa beban liberalisasi itu hanya mereka sendiri yang pikul, sementara negeri-negeri maju justru meningkatkan proteksionisme mereka. Selepas Putaran Uruguay, subsidi yang dicurahkan oleh negeri-negeri OECD kepada produsen pertanian telah meningkat dari sekitar USD 248 milyar manjadi sekitar USD 311 milyar dan praktek “dumping” – eksport produk dengan harga di bawah ongkos produksi – telah meningkat. Di AS dan Uni Eropa, uang dibagikan kepada para petani agar terus menjaga tingkat produksinya, sementara perusahaan multinasional memberi harga beli di tingkat petani yang sangat rendah para para produsen. Secara tidak langsung, tapi pasti, subsidi pemerintah terus memberi keuntungan pada perusahaan-perusahaan agribisnis besar.

Para petani di negeri berkembang telah disapu oleh adanya dumping. Tingkat harga domestik untuk barang kebutuhan pangan telah terjun bebas di tahun-tahun terakhir dan para petani kecil di Selatan terus dipukul mundur dalam persaingan dengan barang import murah yang membanjiri pasar domestik mereka. Pengangguran dan kemiskinan di pedesaan terus mengalami peningkatan. Peraturan-peraturan WTO bukan satu-satunya yang harus bertanggung jawab untuk hal ini. Syarat-syarat pinjaman IMF dan Bank Dunia yang menekan pemerintah nasional agar mengenakan pajak yang sangat rendah pada barang pangan import juga merupakan salah satu penyebab utama krisis di sektor pedesaan.

Bahkan ketika persoalan dilanggarnya peraturan WTO oleh AS dan Uni Eropa belum lagi ditangani, kedua blok ini telah pula merancang satu putaran lain untuk kembali merebut pasar di negeri berkembang. Cina dan India adalah target utamanya. Namun demikian pula dengan negeri-negeri berkembang lain yang sangat terdesak untuk memberi makan rakyatnya – dari Honduras dan Peru sampai Zambia, Sri Lanka dan Indonesia.

Selagi ini berjalan, skandal terbaru adalah abhwa AS dan Uni Eropa sedang mencoba memaksakan satu rumusan untuk menurunkan lebih jauh lagi tarif cukai sektor pertanian di seluruh dunia. Jadi, mereka sedang mencari cara untuk “mendapat jatah” pasar di negeri-negeri berkembang, sambil tetap melindungi pasar mereka sendiri. Tidaklah mengejutkan jika perrundingan-perundingan yang terjadi sangatlah tidak bermoral ketika mereka berusaha memperketat lubang-lubang dalam “dukungan dalam negeri” – mekanisme yang digunakan oleh Uni Eropa dan AS untuk melindungi pasar domestik mereka sendiri. Cairn Group yang dipelopori oleh Australia dan New Zealand, juga didukung oleh Brazil, Argentina, Afrika Selatan, Thailand dan Malaysia (hanya disebut beberapa saja) juga sedang bertarung dengan AS dan Uni Eropa dalam perebutan pasar negeri lain ini. Pertarungan di Cancun pasti terjadi di seputar bagaimana mereka akan berrbagi pasar di antara mereka sendiri. Agar dapat memperkuat argumennya sendiri, Uni Eropa akan mempergunakan reformasi CAP-nya – yang menggeser pembayaran subsidi dari bidang-bidang terkait harga menjadi (seharusnya) pembayaran langsung ke hal-hal yang tidak terkait harga – sebagai alasan bahwa mereka telah melakukan reformasi dan bahwa subsidi USD 50 milyar yang telah mereka curahkan itu tidak akan mengganggu pasar sama sekali!

Mayoritas negeri berkembang yang tidak memiliki pangsa pasar yang besar kelihatannya hanya mentargetkan untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul. Sejauh perundingan ini telah berlangsung, mereka hanya bertarung untuk mendapatkan pengecualian terbatas untuk beberapa jenis jaminan ketersediaan pangan dan kebutuhan hidup yang peka. Walau demikian, apa yang ditawarkan oleh negeri berkembang pada saat ini sangatlah sempit dan tidak mencukupi untuk mengatasi masalah-masalah berat yang kini mereka hadapi. Bukannya berkeras untuk mendapatkan penghapusan dumping seperti yang dilegalkan oleh Putaran Uruguay sebagai syarat bagi pemotongan tarif lebih lanjut, herannya para diplomat negeri berkembang lebih suka menyerah dan turut dalam putaran liberalisasi yang terus berlanjut.

TRIPs DAN KESEHATAN PUBLIK: Jika ada perjanjian yang dapat menghancurkan citra WTO, pastilah dokumen itu adalah TRIPs. Perjanjian TRIPs menuntut para panggota untuk menyediakan perlindungan paten selama 20 tahun untuk penemuan-penemuan. Ideolog perdagangan bebas semacam Jagdish Bhagwati sekalipun telah menyerukan agar TRIPs dicoret dari WTO. Perjanjian ini menghambat transfer teknologi ke negeri-negeri berkembang. Namun bukan itu saja. Dampak terburuk dari TRIPs adalah bahwa ia memberi TNC perlindungan paten atas benih tanaman, asal-usu; kehidupan, dan obat-obatan.

Hanya karena tekanan publik yang luar biasa besar sajalah kekuatan-kekuatan utama di Doha bersepakat untuk mengeluarkan deklarasi politik yang memberri ruang bagi berbagai negeri untuk mengambil langkah yang perlu untuk mengatasi kepentingan kesehatan umumnya, seperti memproduksi obat generik murah secara domestik agar dapat mengatasi masalah kesehatan publik, seperti krisis AIDS dan penyakit tersembuhkan seperti malaria dan TBC. Walau demikian, satu wilayah yang sama sekali ditentang penanganannya oleh kekuatan-kekuatan besar adalah masalah bagaimana negeri yang tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi obat dalam memperoleh obat generik. Tenggat untuk menangani isu ini – Desember 2002 – berlalu begitu saja tanpa ada anggota WTO yang sampai pada kesepakatan apapun sekalipun perundingan-perundingan berlangsung dengan sengit. Teks yang disajikan oleh Ketua Dewan TRIPs, Duta Besar Mexico Eduardo Perez Motta, pada tanggal 16 Desember 2002 telah disepakati oleh seluruh anggota kecuali AS. Kita dapat mencurigai bahwa alasan penolakan AS ini adalah karena industri farmasi adalah salah satu penyumbang dana terbesar untuk kampanye presiden Bush.

Negeri-negeri berkembang telah menegaskan bahwa isu yang satu ini harus diselesaikan sebelum Cancun. Sekalipun kebanyakan pers melaporkan bahwa AS kini adalah pihak yang giliran melempar bola, tidak banyak diketahui bahwa teks 16 Desember, jika itu disetujui, sesungguhnya adalah solusi yang memberatkan bahkan tidak dapat dijalankan. Sejumlah besar “jaring pengaman” untuk perusahaan farmasi besar telah dipasang oleh Komisi Eropa, bahkan ketika Komisi itu memasang kedok selaku “orang Samaria yang baik hati” di tengah perundingan-perundingan tersebut.

Sekumpulan besar aturan birokratik dan legal harus dilakoni jika satu negeri ingin mengeksport obat generik. Pada dasarnya ini membuat harga obat generik itu melambung, sedemikian sehingga mustahillah bagi produsen obat generik untuk mendapatkan profit. Ada sekumpulan mimpi buruk lainnya yang harus dihadapi para importir. Teks 16 Desember dalam bentuknya yang sekarang memandatkan bahwa perusahaan farmasi manapun yang ingin mengeksport obat generik harus lebih dahulu memohon sebuah lisensi wajib dari pemerintahnya agar dapat memproduksi dan mengeksport obat tersebut. Pemerintah akan mengeluarkan lisensi wajib itu dengan berbagai persyaratan melekat padanya: hanya jumlah yang diminta oleh negeri pengimport yang boleh diproduksi, dan obat generik itu harus berbeda sama sekali kemasannya dari merek komersialnya. Perusahaan itu juga harus mengumumkan dalam sebuah website publik bahwa obat itu telah diproduksi, jumlahnya, negara tujuan eksportnya dan perbedaan dalam kemasan. Pemerintah dari negeri pengeksport harus melaporkan hal itu pada dewan TRIPs di WTO, dan juga harus menempuh langkah-langkah anti-perdagangan di negeri pengimport – tegasnya, negeri pengeksport harus memastikan bahwa obat itu benar-benar sampai ke tujuan dan tidak dieksport lagi dari sana. Akibat yang akan diderita oleh negara pengeksport jika obat tersebut di re-eksport oleh negeri pengimport masih belum jelas.

Seorang analis, Brook Baker, menyimpulkannya demikian, “Tiap pengajuan lisensi akan diperiksa kelengkapannya: apakah negosiasi dengan pemegang paten sudah selesai, penyiapan dokumen legal yang biayanya sangat tinggi dan pemeriksaan mendetil oleh para ahli hukum. Dengan kata lain, tiap lisensi akan sangat mahal dan makan waktu yang panjang.”

Sebuah negeri pengimport yang ingin mendapatkan manfaat dari solusi ini harus memberitahu dewan TRIPs, menjalani sebuah “penilaian” untuk menetapkan apakah ia tidak memiliki kapasitas manufaktur untuk memproduksi obat tersebut secara domestik, atau apakah kapasitas yang ada tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Lagi-lagi di sini tidak jelas apa akibatnya jika ada konflik atas penilaian apakah satu negeri “memiliki kapasitas produksi yang cukup”. Yang jelas, telah dibuka lebar kesempatan untuk menekan negeri-negeri anggota untuk tidak menggunakan hak mereka untuk mengimport, atau untuk membatasi hak itu dengan ketat.

AS telah memberitahu pemerintah Filipina bahwa mereka tidaklah layak menggunakan solusi ini. Ini adalah pertanda bahwa banyak negeri yang kira-kira berada di tingkat perkembangan yang sejajar dengan Filipina juga tidak akan diberi hak untuk mengimport. Negeri berkembang dengan pasar yang kecil, seperti di Amerika Tengah atau Karibia, pastilah akan merasa terlalu berat jika harus memproduksi obat ini secara domestik. Di samping itu, para produsen yang memang ingin mengeksport akan pula kehilangan pasar eksport yang penting.

Satu-satunya pengecualian yang kelihatan dari semua syarat-syarat itu ditawarkan hanya pada negeri-negeri yang menjadi anggota dari sebuah blok perdagangan yang setidaknya 50% dari seluruh anggotanya adalah “negeri terbelakang” (LCDs). Pengecualian ini akan berlaku terutama untuk negeri Afrika dan kelihatannya merupakan sebuah strategi untuk menyogok dan memecah-belah negeri Afrika dari negeri berkembang lainnya. Di bawah pengecualian ini, lisensi wajib dari sebuah negeri pengeksport dapat diajukan bagi sebuah produk untuk seluruh anggota blok perdagangan tersebut, bukannya per negeri. Walau begitu, tiap negeri pengimport masih tetap harus mendapatkan lisensi wajib untuk mengimport obat generik.

Menurut laporan dari pertemuan informal tingkat menteri di Montreal, yang merupakan persiapan bagi Cancun (28-30 Juli), perwakilan dagang AS Robert Zoellick memberitahu para menteri bahwa sebelum AS menandatangani teks 16 Desember, ia ingin agar Brazil dan India membuat pernyataan publik bahwa mereka tidak akan menggunakan solusi ini untuk kepentingan komersial. Ini jelas sebuah upaya lain untuk memecah negeri-negeri Afrika dari India dan Brazil. Namun secara praktis, jika Brazil dan India tidak mengeksport obat-obatan itu, apakah kemampuan produksi negeri-negeri Afrika akan mampu mamasok seluruh kebutuhan obat di benua itu dalam jangka pendek maupun menengah?

Perkembangan terakhir adalah bahwa AS ingin sebuah peringatan dicantumkan di dalam teks tersebut (atau digarisbawahi dalam sebuah surat pengantar dari Ketua Dewan TRIPs WTO). Peringatan ini harus menyatakan bahwa solusi ini hanya akan digunakan untuk “keperluan kemanusiaan”. Seberapa sempit atau luas interpretasi dari definisi ini masih belum diketahui, tapi ini jelas sebuah upaya lain untuk mempersempit dan memperketat ruang untuk penggunaan solusi ini.

Apa yang akan muncul sebelum atau pada saat Cancun dilaksanakan adalah sebuah solusi yang akan dengan ketat membatasi kemampuan para produsen obat di negeri berkembang untuk mengeksport obat generik dan dengan demikian membatasi pula ketersediaan obat murah di mana barang itu paling dibutuhkan. Yang lebih mengkuatirkanlagi adalah bahwa negeri-negeri berkembang akan diharuskan membayar mahal, dalam bentuk pembatasan dan imbal-dagang, untuk sebuah “solusi” yang kelihatannya mustahil dapat memperbaiki persoalan-persoalan krisi kesehatan publik.

Professor John Barton, Ketua Komisi Independen Inggris untuk Hak Cipta Intelektual, memberikan satu uji-realitas tentang bagaimana ketatnya pembatasan yang dihasilkan perundingan ini dalam upaya untuk sungguh-sungguh menangani seluruh cakupan masalahnya:

“Sebuah solusi legal seperti yang kini sedang dirundingkan di WTO tentang lisensi wajib ini kelihatannya mustahil memecahkan amsalah ekonomi yang akan dihadapi dunia setelah tahun 2005. Pada titik itu, India, khususnya, dituntut untuk menerapkan perlindungan paten pada obatobat baru dan perundang-undangannya niscaya akan menurunkan kemampuan para pemasok obat generi di negeri itu untuk bersaing dengan produk serupa yang dilindungi oleh paten.

“Bahkan dengan “diliberalkannya” peraturan lisensi wajib, clon-calon pemasok obat generik akan menemui kesulitan besar untuk menawarkan obat-obatan berbiaya rendah. Ini akan mengurangi kegunaan lisensi wajib sebagai alat tawar bagi pemerintah yang berusaha berunding dengan para pemasok obat-obatan. Ini akan melambungkan harga obat jauh di atas yang sepantasnya. Untuk mengatasi situasi yang seperti ini, kita memerlukan sebuah pengaturan produksi alternatif; yang jelas kita pasti memerlukan lebih banyak lagi daripada sekedar perubahan dalam aturan lisensi wajib.”

TARIF CUKAI BAGI INDUSTRI: Bidang lain yang akan diributkan di Cancun adalah persoalan tarif cukai bagi industri. Di Jenewa, ada rumusan yang tengah disusun antara AS, Uni Eropa dan Kanada untuk pemotongan tarif besar-besaran di negeri berkembang. Proposal awal yang diajukan kekuatan-kekuatan dominan menunjukkan bahwa AS menginginkan agar tarif cukai dipotong sampai tingkat nol di tahun 2015. Sementara proposal yang diajukan oleh Uni Eropa menuntut agar tarif cukai maksimum adalah 15 persen. Rencana mutakhir dari AS, Uni Eropa dan Kanada ini mendadak diumumkan di hadapan pertemuan informal tanggal 12 Agustus. Rencana ini memicu kemarahan dari delegasi negeri berkembang, mereka dengan keras menentang proposal tersebut. Trio dominan itu telah mengajukan satu rumusan Swiss (jadi, menurunkan semua tarif cukai sampai tingkat rendah yang “harmonis”). Mereka berusaha menunjukkan bahwa negeri-negeri berkembang, yang biasanya memiliki tingkat tarif yang tinggi, akan diharuskan melakukan pemotongan tarif dengan tingkat yang lebih besar daripada pemotongan di negeri-negeri maju. Mereka juga menuntut adanya pendekatan pemotongan tarif per produk (jadi, produk-produk yang sensitif tetap tidak boleh dikecualikan) di samping juga pendekatan sektoran (jadi, harmonisasi atau penghapusan tarif untuk sandang dan tekstil, produk lingkungan hidup dan “lain-lain sektor yang akan ditentukan lebih lanjut”). Jika negeri-negeri maju menang di Cancun, akibatnya akan ada pembantaian besar-besaran terhadap tingkat tarif cukai di negeri berkembang sampai tingkat yang amat rendah. Tarif cukai adalah satu-satunya perlindungan yang dimiliki sebagian besar negeri berkembang terhadap daya saing dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan TNC dari Utara. Pemotongan tarif akan membawa dampak deindustrialisasi dan pengangguran lebih jauh lagi.

ISU-ISU SINGAPURA – INVESTASI, KOMPETISI, TRANSPARANSI DALAM PEROLEHAN NEGARA DAN PEMBERIAN FASILITAS DAGANG: Sebuah keputusan kritis yang harus dibuat di Cancun adalah apakah kita akan melanjutkan negosiasi di bidang-bidang seperti disebut di atas. Jika kehendak AS dan Uni Eropa terlaksana, perjanjian dalam bidang investasi dan kompetisi akan melucuti kemampuan pemerintah untuk meregulasi aktivitas investor asing. Pada akhirnya, perjanjian-perjanjian baru ini akan memaksa negeri berkembang untuk mengubah peraturan perundang-undangan mereka agar perusahaan asing diperlakukan sebagai perusahaan nasional, setara dengan perusahaan domestik. Jika kita mengingat ketidakmampuan perusahaan di Selatan untuk bersaing dengan raksasa-raksasa transnasional, perjanjian yang akan memperluas agenda WTO di bidang tersebut pastilah semakin memperrtajam ketidakseimbangan dalam sistem perdagangan yang sekarang.

Beberapa juru-runding negeri berkembang, yang berusaha memperkecil tingkat kerusakan yang mungkin diderita, kini tengah berusaha memutuskan rantai yang mengikat keempat isu itu. Boleh jadi mereka seetuju dengan dua point terakhir tapi bukan dengan dua point yang pertama. Yang lebih mungkin adalah bahwa keempat isu itu akan dipaksakan pada mereka sebagai sebuah paket kesepakatan jika mereka menuntu penghapusan TRIPs dan perjanjian tentang kesehatan publik.

Telah dikemukakan bahwa “transparansi” dalam pembelanjaan pemerintah tidaklah berarti “akses pasar”. Walau demikian, harus diperhatikan bahwa perjanjian TRIPs dimulai dengan sebuah klausa yang menuntut agar para penandatangan GATT menangani permasalahan barang bajakan. Dalam jangka perundingan tujuh tahun, isu yang kelihatannya tidak berbahaya ini berubah mejadi sebuah perjanjian yang bercakupan penuh dan menjangkau ke setiap sudut dunia. Akses pada pasar kini adalah tujuan tersamar dari AS dan Uni Eropa dalam perundingan mutakhir. Banyak pemerintah di negeri berkembang kuatir bahwa transparansi dalam pembelanjaan pemerintah niscaya akan membuka jalan bagi akses pasar bagi pembelanjaan pemerintah. Artinya, pemerintah yang ingin membeli barang atau jasa akan diharuskan memberi akses setara bagi perusahaan asing untuk memperoleh kontrak, jika tidak ingin dibawa ke hadapan badan penyelesaian perselisihan WTO. Ini adalah hal yang berbahaya karena pembelanjaan pemerintah seringkali digunakan sebagai alat pembangunan untuk memberi kontrak pada perusahaan-perusahaan domestik yang baru bangkit agar terbantu pertumbuhannya.

Pemberian fasilitas pada perdagangan juga kelihatannya tidak berbahaya. Biar bagaimana, pemerintah mana yang tidak akan mau jika fasilitas pajaknya diperbaiki dan dibuat lebih efisien? Bagi negeri-negeri Selatan, masalahnya akan berlipat ganda jika hal ini berubah menjadi sebuah perjanjian bercakupan penuh:

1) Siapa yang akan menanggung biayanya? Sebuah negeri boleh jadi menemukan bahwa dirinya harus mencurahkan milyaran dolar untuk memodernisasi fasilitas perpajakan dan pelabuhannya. Apakah pengeluaran ini menjadi satu prioritas sedangkan negeri itu sedang menghadapi persoalan sosial-ekonomi yang lebih mendesak? 2) Percepatan dalam proses pengolahan dokumen pajak akan berarti bahwa negeri itu mungkin akan gagal mengungkap praktek-praktek curang dalam penentapan harga, satu hal yang kini sudah menjadi rahasia umum. Hal ini pada gilirannya akan berdampak pada tingkat penghasilan dari pajak.

Komisi Eropa telah mengemukakan pendapat bahwa mereka harus “dapat” isu-isu Singapura ini jika mereka tidak bisa mendapatkan liberalisasi dalam pertanian. Tapi jelas bahwa EC tidak melakukan liberalisasi dalam bidang pertanian, dan kini tergantung para menteri di Cancun untuk memastikan bahwa mereka tidak menyerahkan benteng pertahanan terakhir yang dapat mengendalikan pasar domestik mereka karena mereka takut dengan omong kosong komisaris perdagangan EC Pascal Lamy tentang reformasi bidang pertanian (lihat Kwa, “EU’s CAP ‘Reform’? Let Us Not Be Fooled”, 26 Juni 2003).

MEMAKSAKAN PILIHAN-PILIHAN PAHIT

Kecuali negeri-negeri berkembang dapat mengambil langkah-langkah berani untuk mempertahankan sikap mereka di tengah tekanan yang luar biasa besar, paket yang akan ditawarkan pada mereka di Cancun mungkin bukan hanya berupa sebuah perjanjian yang buruk melainkan juga akan membawa dampak yang menyakitkan bagi rakyat mereka. Target-target ambisius tengah disiapkan untuk liberalisasi dalam tarif cukai industri, pertanian, jasa (akan ada seruan untuk memperbaiki tawaran dari tiap negeri) dan mungkin beberapa perundingan mengenai isu-isu Singapura. Sebagai balasannya, negeri berkembang akan memperoleh solusi yang jauh dari memuaskan dalam hal TRIPs dan kesehatan publik dan beberapa klausa perlakuan khusus yang amat moderat – sedemikian moderatnya sehingga nyaris tidak ada gunanya.

Mereka yang tidak akrab dengan WTO seringkali heran mengapa negeri-negeri berkembang terus saja menelan pil-pil pahit itu. Alasan utamanya adalah bahwa WTO cenderung membuat keputusan di dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah sekitar 25 orang. Mereka yang berada di luar lingkaran terdalam ini tidak akan diijinkan mengikuti perdebatan paling kunci selama pertemuan tingkat menteri ini berlangsung. Satu kesepakatan akan dibuat di Cancun dan akan disajikan dihadapan ke-146 anggota. Negeri-negeri bandel yang berani membangkang akan diperas, disogok atau diancam. Bantuan, pinjaman IMF/Bank Dunia akan dijanjikan atau ditarik. Akses pasar, khususnya pengaturan perdagangan istimewa, akan dipertaruhkan. Keluhan resmi dan kampanye pencemaran nama baik, bahkan menggunakan media massa sepertti yang terjadi pada India di Doha, akan diluncurkan terhadap menteri, diplomat atau pemerintah manapun yang berani keluar dari garis. Kejamnya ancaman-ancaman ini bagi seorang negosiator atau menteri tidaklah dapat diabaikan begitu saja. (Lihat “Behind the Scenes at the WTO: the real world of international trade negotiation,” Fatoumata Jawara dan Aileen Kwa, Zed Books, September 2003.)

Di penghujung hari, hasil dari Cancun dan posisi yang diambil oleh menteri-menteri dari negeri berkembang akan tergantung pada perhitungan mereka tentang bagaimana sebaiknya untuk mengatasi berbagai tekanan yang saling bertentangan. Apakah tekanan dalam negeri yang mereka terima dari masyarakat sipil dan bahkan mungkin parlemen nasional mereka cukup untuk mengatasi tekanan politik dari kekuatan dominan? Satu pertanyaan mendasar lagi: apakah para menteri, bagaimanapun beratnya tekanan politik yang dihadapi, akan mampu bertahan pada keyakinan mereka? Bagi milyaran rakyat yang terlunta-lunta di Selatan – perang kini tengah berkecamuk.

Seorang pemimpin Zapatista menjelaskan mengenainya:
“Globalisasi dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebasnya, WTO dan Area Perdagangan Bebas Amerika, adalah alat dan unsur yang akan menghapuskan warisan satu negeri, kedaulatan dan juga kebudayaannya. Berhadapan dengan perang ini, dan juga ancaman yang diterbarkan globalisasi ke seluruh dunia, kita tidak lagi dapat mengabaikan fakta bahwa apa yang kini sedang mereka cari adalah bagaimana mereka dapat menundukkan dan mempermalukan kita.” Comandante Zebedeo, EZLN, Mexico, 9 Agustus 2003

* Aileen Kwa adalah seorang analis kebijakan pada Focus on the Global South yang berbasis di Jenewa. Ia menulis “Power Politics in the WTO” dan turut menulis bersama Fatoumata Jawara “Behind the Scenes at the WTO: the real world of international trade negotiation,” terbitan Zed Books. Ia dapat dihubungi di aileenkwa@yahoo.com.