BANGKOK, 5 September – Dengan semakin mendekatnya Cancun, saatnya tiba bagi kita untuk mempertimbangkan apa yang dapat dipelajari dari kampanye untuk memperoleh akses pada obat-obatan. Kampanye yang diluncurkan menjelang pertemuan tingkat menteri WTO tahun 1991 dan telah menghasilkan buah yang pahit akhir pekan lalu di Jenewa dalam bentuk sebuah perjanjian yang, menurut banyak analis, menempatkan negeri-negeri berkembang dalam posisi yang lebih buruk ketimbang sebelum Doha.

Kampanye untuk akses kepada obat-obatan, yang ujung tombaknya adalah NGO internasional Oxfam dan Medecins sans Frontieres (MSF), sangatlah populer sejak awal diluncurkannya. Isunya sangat menggugah hati – perusahaan-perusahaan farmasi besar yang rakus menolak memberi akses obat dengan harga terjangkau pada orang miskin yang menderita penyakit yang berhubungan dengan HIV. Penolakan ini dilakukan dengan manipulasi mereka pada perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – Aspek Perdagangan dari Hak Cipta Intelektual) di dalam WTO. Kampanye ini mengandung segala hal yang dapat membuatnya berhasil: penderitaan manusia dan ketidakadilan vs kerakusan dan kekuasaan. Hampir-hampir niscaya bahwa negeri yang terkuat sekalipun akan dipaksa untuk menanggapinya dan dalam perang yang melelahkan di Doha, Deklarasi Politik tentang TRIPs dan Kesehatan menjadi titik sorot dalam sebuah deklarasi yang mengandung janji-janji yang panjang dan konsepsi aksi yang pendek.

Pada saat itu, para penyokong kampanye itu bergirang hati, sekalipun mereka tetap waspada, karena mereka tetap menyadari bahwa “setannya ada dalam detail” dan bahwa sebuah pernyataan politik masih jauh dari sebuah penyelesaian yang komprehensif.

MASUK KE DALAM MAW DARI WTO

Sesungguhnya, setan itu berkeliaran di koridor dan ruang dewan direktur. Butuh hanpir dua tahun bagi AS, Uni Eropa dan perusahaan-perusahaan farmasi besar untuk menyusun satu tawaran yang akan melindungi kepentingan mereka sambil terus memberi tampakan bahwa mereka menyokong tuntutan untuk memberi keadilan bagi mereka yang sakit dan miskin.

Perjanjian yang penuh tipu-daya dan sinis seperti yang dicapai akhir pekan lalu di Jenewa justru meningkatkan kekuasaan WTO, menempatkan hambatan yang luar biasa besar bagi negeri-negeri miskin yang ingin menerbitkan lisensi wajib dan cukup banyak pita merah birokrasi untuk mencegah negeri-negeri berkembang yang sanggup membuat obat generik mengeksportnya ke negeri-negeri miskin lainnya. Pendeknya, tali kekang telah diikat dengan kencang dan lubang-lubang kebocoran telah ditutup. Semuanya untuk keuntungan perusahaan-perusahaan farmasi yang menyatakan bahwa perjanjian baru ini “berimbang”. Penilaian yang rendah hati atas hasil yang dicapai ini harus dilihat sambil mengingat bahwa tuntutan mereka, yang diajukan dalam bentuk “posisi Amerika Serikat” bahwa cakupan penyakit yang diatur oleh perjanjian ini haruslah dibatasi hanya pada segelintir penyakit yang “dapat dimaklumi” dan ada pembatasan atas daftar negeri yang diatur, pada akhirnya ditolak oleh negeri-negeri berkembang.

“LEBIH BURUK DARIPADA SEBELUM DOHA”

Para aktivis yang dekat dengan perundingan itu sangatlah dikecewakan. Jamie Love dari Consumer Project on Technology menulis, “Orang yang merundingkan perjanjian ini telah memberi dunia satu model baru yang secara eksplisit mendukung proteksionisme.” Oxfam dan MSF menyebut perjanjian itu sebagai “tidak dapat dijalankan” dan menjelaskan bahwa “perjanjian itu dirancang untuk memberi jaminan kenyamanan pada Amerika Serikat dan tingkat harga obat.” Catherine Dihn dari MSF Australia menyatakan bahwa perjanjian itu akan menghasilkan “kelangkaan” produk obat generik, membuat obat komersil tidak memiliki saingan sama sekali. “Akan lebih banyak orang mati akibat perjanjian ini,” katanya. “Situasinya kini lebih buruk daripada sebelum Doha.” Sejalan dengan pandangan ini, kepala Indian Pharmaceutical Alliance menyatakan, “Kebijakan ini dipenuhi dengan hambatan yang kaan membuat obat generik lebih mahal daripada harga seharusnya.”

PILIHAN MENANG-MENANG BAGI KORPORAT FARMASI BESAR

Prioritas bagi perusahaan farmasi besar adalah menjamin keberlangsungan akses mereka pada pasar yang menggiurkan di negeri-negeri berpenghasilan menengah dan menyingkirkan kemungkinan persaingan yang boleh jadi muncul dari berkembangnya industri farmasi di negeri-negeri seperti Brazil dan India. Mereka memenangkan keduanya sambil tetap menjaga ilusi bahwa negeri-negeri miskin akan tetap memiliki akses pada obat yang harganya terjangkau. Masalahnya, tentu saja, adalah siapa yang akan memasok mereka ketika perjanjian baru itu melarang produksi atau eksport obat-obat generik untuk “keperluan komersial”.

Direktur Jenderal WTO Supachai Panitchpakdi mengklaim bahwa hal itu adalah bukti bahwa “WTO sanggup menangani masalah-masalah kemanusiaan bukan perdagangan saja”. Tapi penilaian yang berlebihan ini mengabaikan konteks politik di mana perjanjian tersebut ditandatangani. Sepuluh hari sebelum Cancun, iklim di Jenewa penuh dengan pergulatan fraksional. Sekretariat WTO bergulat dengan pemerintahan-pemerintahan yang tipis kulitnya, satu buku tebal berisi berbagai isu yang belum terselesaikan an sejumlah besar janji yang belum terpenuhi setelah Doha. Jelas sesuatu telah “muncul” di koridor, sesuatu yang menjelaskan hal yang tidak terjelaskan bahwa beberapa negeri Afrika tiba-tiba menjadi pendukung sebuah “solusi” yang mereka pasti tahu bahwa itu tidak akan mungkin dijalankan, tidak seimbang dan sangat penuh pembatasan. AS dan Uni Eropa punya waktu dua tahun untuk mendengarkan tuntutan negeri-negeri berkembang namun mereka memilih untuk menunggu detik-detik terakhir sebelum mencari jalan keluarnya. Mengapa? Agar agenda-agenda WTO kelihatannya “jalan”? Agar dapat memaksakan satu perjanjian ketika semua pihak telah menjadi terlalu pening dan tegangannya terlalu tinggi? Apapun alasannya, satu hal sudah pasti: WTO tidaklah menunjukkan bahwa mereka sanggup menangani masalah kemanusiaan bukan hanya perdagangan, seperti yang diklaim oleh Dr Supachai, namun bahwa mereka akan menangani masalah kemanusiaan seperti layaknya mereka menangani masalah perdagangan.

MASALAHNYA TERLETAK PADA TRIPS

Akses pada obat dengan harga terjangkau adalah sebuah hak dasar dan problem dengan TRIPs adalah satu hal yang riil, dan masih juga demikian. Walau demikian, fokus yang terlalu sempit pada kampanye hanya untuk memperoleh akses pada obat-obatan murah menyimpangkan kita dari masalah yang lebih besar: keseluruhan isi dari perjanjian TRIPs. TRIPs mungkin merupakan perjanjian WTO yang paling eksesif (sekalipun kompetisi di dalamnya juga sangat sengit) karena ia melegalkan monopoli, mengkonsolidasikan kekuatan korporat besar dan berpotensi membuat kehidupan itu sendiri dipatenkan dan dimiliki secara perorangan. Di samping itu, perjanjian itu sejak awal sudah ditakdirkan untuk gagal karena tidak ada komitmen di Doha untuk mengubah “huruf-huruf” dalam pasal-pasal TRIPs. Sekali “politik” di dalam pernyataan politik itu kembali ke panggung utama di Jenewa, hasil dari perjanjian ini sudah dapat diramalkan. Kecuali jika ada satu perubahan ajaib dalam relasi kekuatan antar negeri.

Tuntutannya seharusnya adalah “Keluarkan TRIPs dari WTO”. Tuntutan ini mungkin tidak akan semenarik hati seperti kampanye “akses pada obat-obatan” namun, di penghujung hari, hanya ini satu-satunya solusi. Dan kita belum lagi terlalu terlambat. Kita telah belajar banyak dari pengalaman ini. Salah satunya yang paling harus kita perhatikan adalah bahwa kelihatannya tidak ada batasan bagi kemunafikan dan kebusukan WTO dan vested interest yang dilindunginya.

*Nicola Bullard bekerja pada Focus on the Global South dan menjadi editor dari Focus on Trade