EKSPOR ENVIRONMENTALISME ENRON: VISI BUSH UNTUK JOHANNESBURG

Rencana Bush untuk pertemuan Johannesburg menunjukkan proyeksi yang lebih strategis daripada apapun yang pernah dia ajukan ke pertemuan internasional. Di dalam "Jalan menuju ke Johannesburg", terdapat rancangan besar yang akan membebaskan Amerika Serikat dari tanggungjawab terhadap krisis kembar kemiskinan global dan kerusakan lingkungan global.

Sekalipun banyak orang menilai bahwa PBB tanpa diganggu memang peranannya sudah sangat kecil, akan tetapi tetaplah kita perlu mengakui dibutuhkannya suatu institusi internasional di luar WTO dan IMF, yang dapat memberi batas pada globalisasi korporatis. Memang PBB telah menghasilkan banyak instrumen legal penting yang dapat melindungi ekosistem dan masyarakat miskin dari injakan perusahaan global. Sistem perlindungan yang disebut sebagai kesepakatan lingkungan multilateral PBB (Multilateral Environment Agreement / MEA) ini lah yang sebenarnya akan dihancurkan oleh pemerintahan Bush. Penarikan diri dari Protokol Kyoto hanyalah ujung kecil saja. Di balik semua ini ada langkah besar untuk menarik diri dan menaklukan seluruh sistem MEA.

Johannesburg, sebuah pertemuan penting antar pemerintah demi menangani krisi global, oleh proposal Bush dibelokkan menjadi ajang untuk promosi pertumbuhan korporatisme. Lebih jauh lagi poroposal Bush telah menutup segala kemungkinan munculnya solusi yang nyata. Proposal Bush memuat setidaknya tiga strategi utama:

1. Menggulung Rio

Dengan cara menarik diri dari prinsip-prinsip kunci dan memblokir segala komitmen pemerintahan baru untuk memberlakukan hasil hasil Rio.

2. Menghijaukan Globalisasi

Dengan cara menekankan bahwa cara suatu pemerintahan untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan adalah dengan merangkul Agenda Baru Doha dari WTO (World Trade Organization) untuk perdagangan bebas global.

3. Mengekspor "Environmentalisme Enron"

Yaitu dengan cara menggeserkan tanggungjawab perusahaan terhadap krisis melalui "kemitraan" sukarela antara publik-privat dalam soal air, energi dan sector-sektor lainnya.

Sekalipun dengan segala kekurangan dan banyaknya bagian yang perlu direformasi, PBB dengan MEA-nya memuat proses yang absah yang telah menghasilkan produk yang perlu dibela. Dalam teori dan prakteknya, PBB merupakan satu-satunya institusi internasional dimana ide-ide dari masyarakat dapat diajukan, disepakati dan diimplementasi sebagai hukum internasional. Apa yang sedang dipertaruhkan di Johannesburg adalah keutuhan dari mekanisme ini untuk melawan globalisasi korporatis. Selain keutuhan, juga dipertaruhkan ruang strategis di dalam arsitektur internasional yang ditempati sistem perlindungan PBB.

Penggulungan RIO

Secara spesifik AS mencoba menarik diri dari setidak-tidaknya dua negosiasi prinsip yang telah disepakati di RIO:

MENGHIJAUKAN GLOBALISASI

AS memimpin dalam menggelar wacana "menghijaukan globalisasi" di Johannesburg dengan memaparkan agenda perdagangan dan penanaman modal bebas sebagai identik dengan pembangunan berkelanjutan. Di pertemuan di Bali, negosiator dari perwakilan perdagangan AS bersikukuh bahwa cara terbaik bagi pemerintah untuk menangani masalah lingkungan dan kemiskinan adalah dengan mengadopsi program kerja baru Doha WTO. Klaim AS ini sebenarnya menutup mata pada kenyataan mendasar bahwa kesepakatan pasar perdagangan bebas, dirancang untuk mengikis kemampuan masyarakat untuk menggunakan pemerintahnya untuk mengatur kegiatan ekonomi. Melepaskan kendali pemerintah terhadap tindak-tanduk perusahaan justru berlawanan dengan langkah pemerintah untuk "mengubah arah ekonomi" menuju pembangunan berkelanjutan.

Ketidakpuasan terhadap Doha dan keterpecahan tentang dampak globalisasi banyak nampak di berbagai paragraf pada "Draft rencana implementasi untuk WSSD", antara lain:

Paragraf 45: "Suatu keprihatinan yang mendalam dan meningkat bahwa tidak semua negara memetik manfaat dari globalisasi, dan bahwa beberapa negara tertinggal dalam globalisasi". Ini adalah bahasa yang dikehendaki negara miskin untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap globalisasi. AS tidak akan membiarkan pernyataan resmi apapun bahwa ekonomi global berdampak menyebabkan kerusakan.

Paragraf 82: "Diadakannya mekanisme internasional untuk stabilisasi harga- harga komoditas demi menghadapi ketidakstabilan harga komoditas dan menurunnya nilai tukar (terms of trade)". Bahasa yang dikehendaki negara-negara miskin ini menunjukkan adanya suatu pertempuran kunci dengan negara industri. Sebagai akibat dari menuruti nasihat IMF/Bank Dunia, banyak negara berfokus pada mengekspor hanya dua atau tiga komoditas. Akan tetapi karena begitu banyak negara yang menuruti nasehat IMF yang demikian itu, maka terjadi kelebihan produksi yang serius, mengakibatkan kemacetan di pasar komoditas global, sehingga pendapatan para produsen komoditas menurun terus. Jika fenomena ini dikombinasikan dengan aturan WTO yang melarang negara-negara membatasi ekspor demi menaikkan harga, maka deregulasi pasaran komoditas global merupakan bencana ekologi dan sosial. Diperlukan suatu putaran baru kesepakatan-kesepakatan komoditas internasional di agenda global dan salah satu ajang negosiasi untuk hal ini adalah di WSSD. AS sangat menolak agenda- agenda untuk mekanisme seperti ini.

Paragraf 87: "Ketidak-seimbangan dan asimetri yang terkandung dalam kesepakatan WTO". Bahasa ini juga adalah advokasi negara-negara miskin yang menderita dampak dari aturan-aturan perdagangan saat ini. Berlawanan dengan butir ini, AS ingin menghindari segala rujukan negatif dalam hasil-hasil resmi yang mungkin akan dapat mengarah kepada perubahan aturan WTO.

Paragraf 88: "Pelaksanaan kesepakatan WTO-TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat yang menimpa banyak negara berkembang dan negara kurang berkembang". Konsep ini adalah kehendak AS dalam rangka memperkuat rezim paten global yang memproduksi obat-obat penting yang terlalu mahal bagi negara miskin yang menghadapi masalah-masalah HIV/AIDS, TBC, Malaria, dan berbagai epidemi lainnya.

Paragraf 122: "Memastikan adanya koherensi dan saling mendukung antara aturan MEA dan aturan WTO". Ini adalah redaksi yang diajukan AS. Dengan istilah "koherensi", AS mengartikannya sebagai bahwa MEA tunduk dibawah WTO. Butir ini adalah isu sentral penyelenggaraan (governance) yang dipertaruhkan di Johannesburg, di mana para menteri-menteri lingkungan hidup sedunia seharusnya menyatakan bahwa nasib MEA jangan sampai hanya ditentukan oleh WTO saja (lihat "From Doha to Johannesburg" di www.ifg.org).

EKSPOR "ENVIRONMENTALISME ENRON"

AS perlu membawa sesuatu yang bisa disampaikan di Johannesburg. Untuk itu AS sedang berusaha merampungkan suatu paket konsep tentang "kemitraan" sukarela antara kepentingan publik dan sektor privat untuk WSSD. Sekjen pertemuan puncak Johannesburg Nitin Desai telah menyatakan bahwa "kemitraan jangan dijadikan substitusi dari komitmen baru pemerintah". Nitin Desai menggunakan istilah "koalisi yang mau". Persoalan di Johannesburg adalah mengabaikan "yang tidak mau", yaitu perusahaan-perusahaan besar dan pemerintahan nakal yang menentang opini publik dan hukum-hukum internasional. Kasus-kasus inilah sebenarnya persoalan yang sesungguhnya, dan sejauh ini tidak ada indikasi niat politis atau pembicaraan serius di WSSD tentang bagaimana menghadapi hal ini.

AS secara sempit mendefinisikan problem ini sebagai "tidak cukup jumlah masyarakat yang menikmati akses pada pelayanan mendasar, oleh karena itu kita perlu menyediakannya untuk menaikkan standar taraf kehidupan". Butir ini ada benarnya sebagai bagian dari rumus, tetapi ada kelemahan penting yakni karena: (1) butir ini memandang bahwa penyelesaiannya adalah pendekatan "pertumbuhan", padahal pendekatan ini telah terbukti mengundang risiko ambang batas ketahanan lingkungan dan sosial; (2) mengabaikan kelebihan konsumsi sumber daya yang padat limbah di negara industri.

Salah satu bagian yang paling aneh dalam retorika delegasi AS adalah bahwa delegasi AS nampak sangat yakin bahwa permasalahan yang dihadapi dunia memang sangat besar, akan tetapi resep yang diajukan untuk menghadapinya hanya berurusan dengan kepentingan AS. Sebenarnya penyelesaian yang diajukan AS sama dengan kebijakan yang selama ini telah digelar dan selama ini terbukti menyebabkan bencana-bencana global. Visi Bush adalah mempercepat (dengan uang para pembayar pajak) proses privatisasi pelayanan mendasar seperti air dan energi, melalui kemitraan tanpa mekanisme akuntabilitas. Inilah yang disebut sebagai "ENVIROMENTALISME ENRON".

Para sejarahwan bisa meninjau kembali kontradiksi tak terselesaikan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu bahwa: pada saat korupsi korporatis sedang melanda politik dan pasar finansial AS (lengkap dengan tuduhan penggelapan pada birokrat elit Bush) beberapa minggu sebelum pertemuan puncak Johannesburg, pada saat yang sama delegasi negosiator AS masih bisa mendominasi prosiding WSSD dengan nasihat-nasihat tentang "good governance" dan menekankan bahwa dunia sebaiknya percaya pada inisiatif perusahaan tanpa regulasi. Kalau kita tidak bisa mempercayakan urusan pensiun kita pada perusahaan, mengapa kita mempercayakan planet ini kepada mereka?

Dengan meletakkan prioritas pada kemitraan atas pelayanan Air, Energi, Kesehatan, dan Keragaman hayati (Water, Energy, Health, Agriculture and Biodiversity/WEHAB), pemerintahan Bush menjanjikan akan menyediakan lebih banyak lagi "pelayanan" melalui agenda mereka. Agenda ini mungkin bisa dicontohkan dengan kasus "Cochabamba Plus", merujuk pada suatu kota kecil di Bolivia di mana privatisasi pelayanan air telah menaikkan harganya sampai 300%, menyebabkan protes masyarakat dan menjadi sebuah kasus ilustrasi global tentang penolakan terhadap privatisasi. Proposal "ketersediaan energi" mematok sasaran bahwa "Pada tahun 2015 akan secara signifikan mengurangi jumlah penduduk yang tidak punya akses pada pelayanan energi yang bersih, aman, handal, dan terjangkau". Sekalipun klaim ini sekilas nampak masuk akal, tetapi sebenarnya akan dicapai melalui privatisasi pelayanan energi, yang searah dengan proposal AS di WTO yaitu melebarkan sayap pelayanan energinya ke seluruh dunia.

Sekalipun di satu sisi inisiatif-inisiatif privatisasi mungkin saja berarti berkembangnya pasar bagi perusahaan perusahaan AS, tapi pencapaian pelaksanaannya mungkin tidak terlalu menguntungkan. Untuk menjamin bahwa sektor privat memperoleh keuntungan dari mekanisme ini, AS sedang menggelar suatu mekanisme yang disebut oleh Bush sebagai "Global Marshall Plan" – yaitu konsep Millenium Challenge Account (MCA). Konsep MCA ini akan menaikkan bantuan pembangunan AS ke luar negeri sampai 50 %, dengan syarat bahwa bantuan ini hanya akan diberikan kepada negara-negara yang terdepan dalam memulai membuka ekonominya bagi perdagangan dan penanaman modal AS tanpa regulasi.

Demi melembagakan pergeseran fungsi PBB, AS ingin CSD (Committee on Sustainable Development) untuk memfokuskan diri pada kemitraan baru dengan mengubahnya sebagai "penyelenggara" kesepakatan bisnis dilengkapi dengan stempel dukungan PBB. Kemitraan bukanlah barang baru, dan selama ini tidak banyak butuh campur tangan resmi pemerintah, maka dari itu tak ada alasan untuk memanfaatkan satu-satunya forum antar pemerintah untuk mensponsorinya, kecuali kalau memang niatnya adalah menjamin bahwa CSD tidak melakukan sesuatu yang menghalangi kekuasaan perusahan.

APA YANG DIPERTARUHKAN DI JOHANNESBURG

Keserakahan perusahaan mengancam keamanan masa depan, dan generasi yang akan datang. Sebagaimana privatisasi dan deregulasi memungkinkan para eksekutif menghisap dana besar dari investor kecil, demikian juga privatisasi dan deregulasi ini telah membuka jalan bagi perusahaan untuk mencuri modal alam yang menjadi gantungan kehidupan orang banyak. Para kritikus globalisasi korporatis sering ditantang dengan pertanyaan "Lalu apa alternatif kalian?" Pada forum WSSD inilah elemen-elemen kunci dari sistem alternatif tersebut mendapatkan serangan. Dalam sistim internasional yang akan muncul, yang didominasi oleh institusi yang pro hak perusahaan, Visi Bush adalah serangan siluman terhadap sisa struktur yang masih dapat melindungi rakyat dan bumi. Kalau kita bisa melihat kenyataan bahwa rangkaian proses PBB (dari Stockholm 1972 sampai Rio 1992 sampai Johannesburg 2002) dan berbagai produk MEA-nya adalah instrumen internasional yang tersedia untuk mengimbangi globalisasi korporatis, maka dengan mudah dapat dilihat bahwa yang sedang dipertaruhkan di Johannesburg adalah keselamatan dan prospek masa depan dari pandangan- pandangan alternatif.

Victor Menotti : International Forum on Globalization (vmenotti@ifg.org).